ISLAM, ETNIS TIONGHOA DAN INTEGRASI BANGSA; HAMBATAN DAN SOLUSINYA *)

DPP PITI PUSAT JAKARTA

Oleh : Prof. H. Usman Effendy, Ph.D

Latar Belakang

Islam sebenarnya secara historis bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Tionghoa. Di mainland Cung-guo (Tiongkok), Islam bahkan dipercayai telah berkembang sejak abad pertama hijriah atau abad ketujuh, dibawa pertama kali oleh Sahabat Rasul Sa’ad Ibnu Lubaid, yang sering diidentikkan dengan Sa’ad Ibn Abi Waqqas. Sedangkan identitas Sa’ad Ibnu Lubaid al-Habsyi sendiri tidak diketahui pasti. Terlepas dari kesulitan identitas tentang Sa’ad ini, kontak antara dunia Muslim, khususnya Arabia dengan Tiongkok berjalan cukup lancar  dan berkesinambung. Selama 90 tahun masa Dinasti Umaiyah, tak kurang dari 17 Duta Muslim muncul di istana Tiongkok, mereka diikuti sekitar 18 Duta yang dikirim penguasa Dinasti Abbasiyah dalam periode 750-798.

Kunjungan-kungjungan ini mendorong perkembangan Islam sehingga terbentuklah “koloni Ta Shih” di Guandong. Selain itu, terdapat koloni Muslim yang cukup besar sejak pertengahan abad ke 8 di Pulau Hainan dan Zhuang-ciu. Pada jalur daratan berkembang pula koloni dan komunitas Muslim yang sangat besar di kawasan Asia Tengah, yang mencakup Suku Uighurs dan Suku Hui di kawasan di Xin Jiang (Turkistan Timur). Mereka sampai sekarang merupakan komunitas Muslim terbesar di wilayah Tiongkok. Khusus Beijing saja ada sekitar 300.000 umatnya.

Hubungan antara nusantara dengan mainland Tiongkok sudah terjalin sejak masa pra Islam. Sumber-sumber Tiongkok bahkan memberi informasi cukup penting tentang nusantara, termasuk pada masa awal kedatangan Islam di Nusantara. Riwayat perjalanan pendeta pengembara terkenal I Tshing yang singgah di pelabuhan Sribuza (Sriwijaya) pada 671 telah mencatat kehadiran orang-orang Arab dan Persia disana. Riwayat pengembara Chau Ju Kua, juga memberitakan tentang adanya  “Koloni Arab” di pesisir barat Sumatera, paling mungkin di Barus. Sumber-sumber Tiongkok ini sangat penting, tetapi masalahnya adalah sulitnya mengidentifikasi nama-nama (orang dan tempat) yang mereka sebutkan dengan nama-nama yang dikenal di dalam sejarah nusantara.

Berkaitan dengan intensitas hubungan antar Samudera antar Arabia-Nusantara dan “koloni Muslim” di Tiongkok, maka tidak heran kalau kemudian ada teori tentang asal muasal Islam di Nusantara yang “turun dari wilayah Tiongkok”, seperti misalnya dikemukakan Prof. Slamet Mulyana. Mengingat teori Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA tentang sumber dan asal Islam di Nusantara seperti “mata air dari sebuah sungai”, maka boleh jadi juga terjadi “trickle down” Islam ke Nusantara dari beberapa koloni muslim  yang ada di Tiongkok. Dan ini misalnya terlihat dari riwayat mengenai mualim Laksamana Cheng Ho (Zheng He, disebut pula aji Sam Po Kong yang mengadakan pelayaran pada sekitar 1405-1433). Zheng He yang bahkan oleh sementara pengamat mengklaim sebagai keturunan ke 37 Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan mushola yang lebih dikenal sebagai Klenteng Sam Po Kong di kawasan Gunung Batu Semarang.

Selain Zheng He masih terdapat sejumlah pengembara, pelaut dan pemukiman Tionghoa Muslim yang sayangnya riwayat mereka sangat sulit diverifikasi secara akurat. Mereka mencakup misalnya, Haji Mah Hwang dan Haji Feh Tsin, anggota lascar angkatan laut Tiongkok yang dikatakan sering shalat di Mushola Semarang; Haji Boh Tak Keng asal Champa; Haji Gan Eng Cu di Tuban; Jin Bun yang dikatakan adalah Raden Patah (Demak); Tung Ka Lo *yang diklaim sebagai Sultan Trenggana) dan sebagainya. Pada masa pra kolonial, orang-orang Tionghoa beserta unsur budayanya lambat laun melebur dengan unsur-unsur lokal. Sampai abad ke 15, seperti disimpulkan Denys Lombard kebanyakan orang Tionghoa yang menetap di pesisir pulau-pulau nusantara menganut Islam. Bahkan istilah “babah” yang sampai sekarang masih digunakan untuk menyebut laki-laki Tionghoa bukan sekedar gelar kehormatan yang sangat dikenal di dunia Muslim.

Hambatan Integrasi Bangsa

Integrasi orang-orang Tionghoa perantauan ke dalam masyarakat Muslim Nusantara mulai terganggu dengan kedatangan kolonialisme Belanda yang kemudian menjadikan orang-orang Tionghoa sebagai middlemen atau brokers dalam perdaganggan meraka dengan masyarakat pribumi. Diisukan kehancuran ekonomi masyarakat Muslim pribumi akibat prakrek monopoli paksa Belanda  yang dibantu oleh orang-orang Tionghoa hanya menumbuhkan sikap antipati dari kalangan pribumi terhadap masyarakat Tionghoa.

Terputusnya hubungan antara Nusantara dengan mainland Tiongkok pada 1740-an sempat menimbulkan kebingungan di kalangan Tionghoa Muslim, sehingga muncul kembali kecenderungan mereka untuk menganut Islam dalam rangka asimilasi dengan masyarakat pribumi. Komunitas Muslim Tionghoa kembali membangun masjid mereka sendiri, dan menguburkan anggota komunitas mereka yang meninggal pada kuburan Muslim. Dan pada saat yang sama juga terjadi asimilasi kultural, dimana keluarga-keluarga terkemuka Tionghoa menerima dan mengadopsi aspek-aspek tertentu budaya Jawa.

Asimilasi dan Islamisasi warga Tionghoa Anak Bangsa Indonesia kembali terganggu dengan terjadinya radikalisasi masyarakat Muslim pribumi terhadap Belanda. Dan disini, warga Tionghoa kedang-kadang menjadi salah satu penyebab konflik dan perang seperti terlihat dalam Perang Jawa, pimpinan Pengeran Diponegoro (1825-1830), yang marah karena orang-orang Tionghoa diberikan privilege untuk memuugut pajak dan biaya toll jalan raya.

Alineasi warga Tionghoa Anak Bangsa Indonesia dan masyarakat pribumi mencapai puncaknya dengan  penetapan pada 1854 status warga keturunan (Tionghoa) sebagai bangsa kelas dua bersama golongan Timur Asing (India dan Arab).  Sedangkan masyarakat pribumi ditempatkan kelas tiga. Penggolongan warga Netherland East-Indies berdasarkan kategori etnis ini hanya tambah memperkuat "kultural gap" diantara warga keturunan dengan masyarakat pribumi umumnya. Dan sebaliknya asosiasi kultural dan keagamaan dengan Belanda sekaligus agama Kristiani semakin meningkat di kalangan masyarakat  keturunan dengan masyarakat Muslim pribumi. Diantara prasangka dan bias kultural itu juga mencakup agama yang dipeluk masing-masing komunitas tersebut,
Perkembangan sosio-kultural dan politik paska G30S/PKI semakin kurang menguntungkan hubungan antara masyarakat pribumi Muslim dengan warga Tionghoa Anak Bangsa Indonesia. Ketakutan warga Tionghoa terhadap "pembersihan” yang dilakukan masyarakat Muslim pribumi terhadap antek-antek komunis yang tentu saja terkait dengan Pemerintahan Komunis Tiongkok saat itu membuat gap diantara warga keturunan dengan masyarakat pribumi makin lebar. Sama seperti banyak orang-orang komunis lain yang secara massal masuk Kristen karena takut dituduh "atheis" dan karena itu sekaligus di kalangan komunis terjadi gelombang besar warga keturunan masuk agama Kristiani. Gelombang ini diperbesar dengan kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengharamkan setiap ekspresi Sosio-kultural warga keturunan.

Sosio-kultural gap antara warga keturunan dengan masyarakat Muslim pribumi bertambah lagi dengan disparitas ekonomi yang semakin tajam pada masa Orde Baru antara sebagian kecil konglomerasi warga keturunan dengan penguasa pribumi Muslim. Karena pemerintah Soeharto mengharamkan setiap pembicaraan tentang hubungan antara warga keturunan dengan masyarakat  pribumi dengan alasan bahwa hal ini termasuk masalah SARA,  terjadilah pengendapan sosial resentment dengan potensi konflik dan kekerasan yang cukup besar terhadap warga keturunan.

Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya violence outburst dari waktu ke waktu dari masyarakat pribumi tehadap warga keturunan; puncaknya adalah kerusuhan anti-Tionghoa dalam skala yang sangat besar berikutan dengan jatuhnya Soeharto dari kekuasaannya pada bulan Mei 1998. Dengan demikian bisa dipahami kenapa usaha-usaha da'wah Islamiyyah di kalangan warga keturunan menghadapi tantangan yang sangat berat. Dan sebab itu pula bisa dipahamai kenapa jumlah warga keturunan yang masuk Islam kelihatan tidak cukup signifikan.

Keberhasilan da'wah Islamiyah di kalangan warga keturunan terkait bukan dengan Islam itu sendiri sebagai kumpulan ajaran agama, tetapi lebih bergantung pada keberhasilan masyarakat pribumi Muslim secara keseluruhan untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisasi prasangka-prasangka sosial-kultural timbal balik di antara kedua komunitas ini. Sebab itu, kegiatan-kegiatan berkaitan dengan upaya tersebut mestilah ditingkatkan dan diperluas jangkauannya dengan menggunakan berbagai sarana dan multi media yang tersedia.

Begitupun keadaannya, patut disayangkan bahwa aktivitas Muslim Tionghoa di Indonesia kurarg mau membuka diri untuk mendapat sorotan yang luas dari media massa, sehingga kita tidak tahu persis apa yang sudah,  sedang dan akan mereka lakukan di masa lalu, sekarang, dan di masa mendatang. Padahal nilai sesuatu kelompok dalam kehidupan bermaryarakat ditentukan oleh seberapa besar kelompok itu mengambil bagian dari kegiatan sosial kemasyarakatan atau pembangunan suatu bangsa.

Dalam perkembangan da'wah terhadap Tionghoa Anak Bangsa Indonesia, Muslim Tionghoa banyak mengalami issue-issue yang menyudutkan Muslim Tionghoa Anak Bangsa Indonesia. Suara-suara sumbang yang berseliweran, antara lain:

  1. Pemencilan diri (exclusivisme), apabila penda'wah yang ditampilkan adalah dari Tionghoa Anak Bangsa Indonesia. Dilarang berdakwah dengan literature Hua-yi (Tionghoa). Akibatnya Da'wah terhadap masyarakat Tionghoa Anak Bangsa lndonesia belum berhasil dengan baik.
  2. Belum muncul/tampilnya figur dari Tionghoa Anak Bangsa Indonesia yang dapat dijadikan top pimpinan atau memegang posisi kunci dan sering ributnya diantara pribadi Tionghoa Anak Bangsa Indonesia tersebut.

Solusi Tercapainya Integrasi Bangsa

Kini jelaslah bagi kita bahwa sejarah penjajahan yang berlangsung 350 tahun telah menyebabkan kepribadian bangsa Indonesia bergeser sedikit dari jat idirinya yang sejat. Masa 55 tahun kemerdekaan belum sempat mengoreksi pergeseran akibat deviasi (penyimpangan) yang serba sedikit, tetapi telah berlangsung berabad-abnd lamanya. Untuk itu perlu koreksi dan  mengembalikan khitahnya.

Khusus mengenai hubungan pribumi dengan WNI Keturunan Tionghoa, sudah lama diprogram untuk tidak bisa menyatu dalam berbagai kepentingan dan persekutuan. Sadar  atau tidak sadar benih permusuhan telah ditanamkan begltu dalam dan mengakar. Satu dengan lainnya sudah dipersiapkan untuk selalu merasa khawatir dan waspada.

Pengaruh adu domba yang sudah berlangsung berabad-abad, sedikit banyak sudah mulai  dirasakan oleh masyarakat Tionghoa Indonesia. Dalam pikiran mereka ingin bergaul dan bekerjasama secara baik, tetapi begitu muncul peristiwa yang mengingatkan kembali kesadaran atas apa yang terjadi pada waktu-waktu yang sudah berlalu, kegamangan kembali muncul. Tegasnya ada hambatan psikologis, yang melintang dan menghalangi kemesraan hubungan yang benar-benar ikhlas di antara kedua belah pihak. Terkecuali, dalam situasi kritis, atau dalam keadaan gawat darurat, semua rintangan bobol diterobos oleh ledakan semangat saling bantu membantu yang tulus.

Namun kesemua itu dapat diatasi setelah adanya rasa kebersamaan dalam antara kedua belah, dimana dalam hal ini masyarakat Muslim Tionghoa harus menjadi mediator yang mendekatkan kembali hubungan mesra antara pribumi dan WNI Keturunan Tionghoa, sekaligus mengikis habis rasa curiga mencurigai yang sudah diwarisi selama berabad-abad.

Dengan peranan yang dapat dianggap bermanfaat bagi kedua belah pihak, masyarakat Muslim Tionghoa dapat kembali melahirkan kerjasama dengan mereka yang non Muslim. Dengan demikian, masyarakat Muslim Tionghoa tidak lagi merasa dikucilkan oleh kaum kerabat yang semula mencurigai sebagai pengkianat yang melarikan diri dari budaya leluhur kaumnya.

Kerjasama dalam berbagai bidang keahlian, ketrampilan serta profesi dalam membuka lembaran baru untuk mulai menduduki masalah yang sebenarnya, yaitu masyarakat Tionghoa Indonesia adalah anak bangsa yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia.

Jika angan-angan diatas dapat terwujud, hubungan Indonesia dengan RRC, Taiwan, Singapura, Hongkong khususnya, juga Jepang, Korea, Thailand yang juga tergolong bangsa berkulit kuning akan semakin mudah mencarikan pola kerjasama dengan cara-cara yang menguntungkan. Hal ini tentunya tidak lepas daripada partisipasi masyarakat Muslim Tionghoa dalam membina kerukunan hidup antar warga negara Indonsia yang berlain suku serta asal keturunan.

Dampak positifnya, masyarakat Indonesia non-Muslim yang menganut agama lain, akan lebih terbuka  wawasannya dan menyadari bahwa gerak pencerahan menuju Indonesia baru sedang berproses dan berjalan on the right track.  Maka tanpa banyak bicara, kerukunan umat beragama di Indonesia juga terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Melihat realita di atas, jelaslah bagi kita bahwa tugas yang harus diemban oleh masyarakat Muslim Tionghoa ini memang tidak ringan. lni merupakan suatu keharusan yang tidak boleh diingkari. Dan sekarang ini saat paling tepat menunjukkan dharma bhaktinya kepada bangsa, negara Indonesia serta agama Islam yang dianutnya.

*) Makalah ini disampaikan pada acara Seminar Nasional yang diadakan oleh Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan PITI DIY, tanggal 12 September 2000 di Yogyakarta