Cetak 

ETNISITAS DAN INTEGRITAS SISTEM NASIONAL PANDANGAN PSIKOLOGIS**)

Oleh : Arif Wibisono Adi

It needs a new approach to solve the problem of ethnic conflict between the Indonesian Chinese and the rest of the population. The Chinese are not really homogeneous. A process of assimilation is going on from the “totok” Chinese to the “mixed”, and finally to the native. The process will run well so long as no social upheavals accur.

PENDAHULUAN

Walaupun terdiri dari bermacam-macam kelompok etnis, suatu negara selalu mendambakan tetap tegaknya integritas bangsa dan negaranya. Tapi  akhir-akhir ini kita lihat masalah etnis telah menghangat dimana-mana dan menimbulkan bahaya disintegritas di negara-negara tertentu. Contohnya : di Sri Langka masalah etnis Tamil dan Sinhala telah menimbulkan berbagai konflik dan pertentangan yang berlarut-ralut. Di Uni Sovyet yang sudah lama tenang dan stabil, pada era Gorbachev dengan Glasnot dan Perestroikanya tiba-tiba terjadi ledakan masalah etnis di Azerbaijan, Armenia, Taddzikiztan, Lithuania, Estonia yang mengancam integritas negara tersebut. Juga di Eropa timur seperti di Yugoslavia, Cekoslovakia dan Bulgaria tiba-tiba masalah etnis Albania dan Turki muncul ke permukaan.

Di Indonesia setelah orde baru kita lihat suku-suku bangsa di daerah-daerah telah reda  menjadi masalah dan seolah persatuan dan kesatuan bangsa telah betul-telur terbina, sesuai dengan Sumpah Pemuda, Pancasila ( Persatuan Indonesia) dan UUD 1945. Hanya kadang-kadang masih terjadi riak-riak kecil sekitar masalah etnis Melanesia sejalan dengan pasang naiknya semangat nasionalisme Melanesia di bagian timur Indonesia. Di samping itu seperti api dalam sekam, masalah etnis Tionghoa masih punya potensi untuk menimbulkan ledakan dan guncangan, karena sampai saat ini orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia masih belum dapat terintegrasikan secara sepenuhnya ke dalam tubuh bangsa Indonesia, tapi secara psikologis masih ada jurang-jurang yang membatasi antara mayoritas penduduk pribumi dengan mereka dengan mereka sebagai minoritas. Hal ini dapat mengguncangkan integritas bangsa, menimbulkan masalah “SARA” yang dapat mengacaukan stabilitas nasional. Maka Rudini mengingatkan (Kompas, 9 Januari 1990, h :I).

 

Mental rasa kesatuan bangsa dan kesetiakawanan sosial perlu lebih digalakkan lagi di kalangan pemilik modal, terutama dari kalangan keturunan Tionghoa. Hal ini perlu guna mengurangi kesenjangan-kesenjangan sosial di kalangan masyarakat.

Dan LB Moerdani mengatakan (Kompas, 9 Januari 1990, h : VIII):

Wawasan kebangsaan sebagai konsepsi nasional perlu dipadukan dengan Bhineka Tunggal Ika yang ada di masyarakat Indonesia. Kita harus pandai-pandai memadukan fakta kebhinekaan dengan tekad ketunggal-ikaan yang pada akhirnya akan bermuara kepada wujud nyata persatuan dan kesatuan bangsa.

Memang banyak masalah yang ditimbulkan oleh tiadanya integrasi. Selain Indonesia, tidak sedikit negara berkembang lainnya telah mengalami hal semacam itu. Negara-negara dimana peristiwa disintegratif tidak atau belum pernah muncul secara fisik dalam kehidupan politiknya tidak berarti bahwa negara-negara tersebut bebas dari ancaman sejenis. Begitu pula halnya dengan negara-negara di mana integrasi telah berlangsung dengan baik untuk waktu yang cukup lama, walaupun sebelumnya proses perpaduannya selalu dipenuhi oleh ancaman-ancaman yang sering mengerikan. Sementara negara-negara dalam jenis kedua perlu berhati-hati untuk tidak mengulangi pengalaman  pahit masa silam, negara-negara yang pertama perlu terus waspada agar integrasinya tidak terancam pada masa-masa yang akan datang (Nazaruddin Sjamsuddin, 1989, h : 177).

Pada tulisan ini penulis khusus membahas Etnisitas Tionghoa dan Integritas Sistem Nasional di Indonesia.

MASALAH ETNIK TIONGHOA DI INDONESIA

Mengenai  definisi kelompok etnik, Barth (1988, h : 11) menulis : Dalam buku-buku Antropologi (misalnya Narroll, 1964), umumnya kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang:

  1. Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan
  2. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budayanya
  3. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri
  4. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Kira-kira 2,8 persen penduduk Indonesia terdiri dari orang Tionghoa. Pada tahun 1980 penduduk Indonesia kira-kira 147 juta jiwa, jadi orang Tionghoa kira-kira 4,2 juta. (Leo Suryadinata, 1986, h : 211). Sedangkan defiisi mengenai orang-orang Tionghoa atau Tionghoa di Indonesia, Skinner (Mely G. Tan, 1979, h : 1) menulis :

Suatu batasan yang memadai, pertama-tama tidaklah dapat didasarkan pada kriteria ras, hukum ataupun budaya, tetapi pada identifikasi sosial. Di Indonesia seorang keturunan Tionghoa disebut orang Tionghoa jika ia bertindak sebagai anggota dari, dan mengindentifikasikan dirinya dengan masyarakat Tionghoa.

Kita perlu menyorot masalah Tionghoa ini karena seperti dikatakan oleh Paulus (1976, h : 1) mempermasalahkan masalah Tionghoa tanpa memahami hakekat masalahnya yang sebenarnya adalah merupakan masalah pula. Dan masalah Tionghoa menyangkut dua aspek (Leo Suryadinata, 1986, h : X), yakni minoritas yang merupakan masalah bagi Indonesia, dan masalah Indonesia yang dihadapi minoritas tersebut.

Dr. Wang Gungwu menulis mengenai minoritas Tionghoa di Indonesia :

Tidak ada suatu golongan Tionghoa perantauan di dunia yang sesudah Perang Dunia II, artinya sesudah berakhirnya kolonialisme Barat di kawasan Asia, mengalami demikian banyak keguncangan seperti minoritas Tionghoa di Indonesia (Leo Suryadinata, 1986, h : IX).

Sejak permulaan abad ini kita dapat membedakan dua golongan orang-orang Tionghoa di Indonesia, yang satu ialah orang-orang totok secara harafiah (darah murni) ialah mereka yang belakang ini datang beremigrasi, berbahasa Tionghoa dan secara kebudayaan berorientasu ke Tionghoa, dan yang lainnya masyarakat-masyarakat peranakan yang lebih tua dengan ciri-ciri penggunakan bahasa pribumi untuk tujuan-tujuan sehari-hari, dan oleh watak-watak kebudayaannya yang berbeda, sehingga mereka pada umumnya bukan Tionghoa bukan pula Indonesia.

Sebelum abad ini, hanya sedikit daripada Tionghoa peranakan yang dapat berbicara bahasa leluhurnya, karena pendidikan bahasa Tionghoa sedikit dan jarang. Tetapi mereka masih menganggap diri mereka sebagai orang-orang Tionghoa, suatu identifikasi diri yang didukung oleh kebijaksanaan penjajah Belanda, dengan menguatkan untuk mencegah mereka berasimilasi baik dengan penduduk pribumi maupun orang-orang Belanda. (Paulus, 1976, h : 12 dan 15). Masyarakat kolonial mengenal secara resmi pembagian penduduk atas dasar garis ras. Ada golongan Eropa (Belanda) dan yang disamakan dengan mereka, antara lain orang Thai dan Jepang, golongan timur asing (Tionghoa Arab-India), dan akhirnya golongan pribumi. Setelah kemerdekaan Indonesia dan penyelesaian masalah Dwi Kewarganegaraan, maka golongan Tionghoa totok dan Tionghoa peranakan berubah menjadi Tionghoa WNA dan Tionghoa WNI.

Orang-orang Tionghoa yang “merantau” dan kemudian menetap di beberapa negara di dunia, termasuk yang bermukim di Indonesia, ditinjau dari segi ras, kebudayaan dan perwatakan manusianya, bersifat aneka ragam, tidak homogen. Dalam kenyataan, politik kebijaksanaan suatu negara terhadap penduduk minoritas yang leluhurnya dari daratan Tionghoa, yang memandang dan menganggap mereka itu adalah homogen, yang mengakibatkan kebijaksanaan penyamartaan, pada hakekatnya tidak mencapai sasaran sebagaimana yang dikehendaki, bahkan tidak jarang dihadapkan kepada masalah-masalah sampingan yang sebenarnya tidak diinginkan (Paulus, 1976, h : 1).

Jadi penyamarataan Tionghoa peranakan dan Tionghoa totok sebelum kemerdekaan dan Tionghoa WNI dengan Tionghoa WNA setelah penyelesaian Dwi Kewarganegaraan apalagi dengan menciptakan dikotomi baru WNI pribumi (asli) dan WNI non pribumi (Tionghoa) pada hakekatnya malah menghambat proses penyelesaian masalah Tionghoa. Karena cara berpikir demikian adalah sama dengan pengungkapan “ Sekali Yahudi, tetap Yahudi” (baca : Tionghoa) tanpa memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan di dalam kategori itu. Justru yang diperlukan adalah pembedaan yang tegas antara Tionghoa WNA dan Tionghoa WNI. Tionghoa WNI inilah yang perlu diselesaikan dan dimasukkan ke dalam tubuh bangsa Indonesia lewat proses “ Nation Building”. Pengintegrasian atau pengasimilasian etnik Tionghoa yang suda WNI inilah merupakan masalah yang sangat penting pada saat ini untuk mengukuhkan  integritas bangsa Indonesia yang utuh sesuai dengan Sumpah Pemuda, Pancasila dan UUD 1945.

LATAR BELAKANG PRASANGKA DAN LEDAKAN ANTI TIONGHOA DI INDONESIA

Mary Somers Hedihues telah mengumpulkan survai umum tentang teori-teori Anti Tionghoa dari beberapa segi sebagai bunga-bunga api dalam peti logam yang berisi bahan yang mudah terbakar; terutama dalam lima segi:

  1. Eksploitasi ekonomi
  2. Perbedaan agama dan kebudayaan
  3. Nasionalisme (kecenderungan untuk meningkatkan faktor rasial sebagai suatu unsur utama dalam nasionalisme)
  4. Manipulasi politik (penyelewengan)
  5. Kekosongan kekuasaan
    (Paulus, 1976, h. 78)

Paulus menguraikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dan faktor-faktor yang mempercepat timbulnya ledakan anti Tionghoa yang dapat diringkas sebagai berikut :

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

  1. Perbedaan ras dan keterpisahan sosio budaya
  2. Perbedaan sosio budaya antara orang-orang Tionghoa dan orang-orang Indonesia pada zaman kolonial, sangat menyakitkan hati
  3. Sikap kebanyakan orang-orang Tionghoa di Indonesia terhadap gerakan-gerakan kemerdekaan Indonesia dan nasionalisme di Indonesia (tentunya dikecualikan tokoh-tokoh Tionghoa yang membantu kemerdekaan) Indonesia seperti Liem Koen Hian, Haji Abdul Karim Oei Tjeng Hien dan lain-lainnya)
  4. Perasaan dengki antara “orang-orang yang berada” dan “ tidak berada” tentu saja memainkan peranan penting
  5. “dominasi ekonomi” orang-orang Tionghoa terhadap negerinya melalui jaringan-jaringan ketat kredit yang tidak dapat diterobos, dan ikatan-ikatan perorangan, yang memberikan keuntungan yang besar terhadap mereka melebihi orang-orang Belanda dulu
  6. Persaingan di antara usawahan-usahawan Tionghoa dan pribumi
  7. Aspek ketaksukaan yang serba asing (xenophobic) terutama di kalangan Islam
  8. Tionghoa seberang lautan telah dianggap sebagai suatu cabang dari suatu kekuatan yang terbayang mengancam Indonesia, dikarenakan adanya kemungkinan menjadi suatu “kolone kelima” dalam peristiwa-peristiwa perselisihan di Asia Tenggara.

Sedangkan faktor-faktor mempercepat

  1. Meluasnya sikap golongan oposisi terhadap pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk kegiatan anti Tionghoa. Aksi-aksi anti Tionghoa kelihatannya mudah terjadi pada saat-saat dimana pemerintah pusat sedang lemah atau goyah dibandingkan pada waktu pemerintah dalam keadaan kuat
  2. Hubungan kenegaraan dengan Tionghoa pada umumnya dapat menimbulkan perasaan-perasaan anti Tionghoa, terutama apabila reaksi Peking adalah sesuatu yang oleh orang-orang Indonesia dipandang sebagai provokasi, ancaman, atau campur tangan
  3. Keadaan ekonomi merupakan faktor yang banyak artinya dalam memanaskan perasaan-perasaan anti Tionghoa
  4. Keadaan keamanan umumnya penting seperti halnya keadaan ekonomi merupakan latar belakang yang penting untuk diperhatikan meskipun bukanlah satu-satunya hal yang secara langsung mempercepat timbulnya kesukaran-kesukaran
  5. Insiden-insiden yang menyangkut atau menandakan kebencian ras antara orang-orang Tionghoa dan Indonesia atau Malaysia, baik datangnya dari dalam maupun dari luar negeri, kelihatannya sedikit membangkitkan permusuhan anti Tionghoa
  6. Kita teruskan lebih jauh kepada titik mekanisme yang memungkinkan adanya daya letus yang dapat kita kategorikan, berbagai pola dari aksi-aksi yang mengakibatkan cetusan secara terbuka atau letupan perbedaan budaya dan etnik. Arak-arakan adalah yang paling provokatif untuk kejadian-kejadian seperti itu
  7. Peragaan kekayaan orang-orang Tionghoa merupakan suatu mekanisme yang dapat lekas meletup, tercatat pula sebagai faktor yang berarti dibelakang huru hara (Paulus, 1976, h 64-68 dan h. 73-76)

Ditinjau secara psikologis sosial prasangka yang dapat menimbulkan streotype dan ledakan anti Tionghoa di latar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

  1. Direct intergroup conflict : Competition as a Basis for Bigotry
    Konflik antar kelompok secara langsung, kompetisi sebagai dasar fanatisme golongan.
    Contoh : Persaingan di bidang perdagangan
  2. “Us” versus “Them” : social Categorization as Basis for Prejudice
    “ Kami” lawan “ Kamu” : kategorisasi sosial sebagai dasar prasangka
    Contoh : Kategorisasi Timur asing Tionghoa dan Bumi Putera sebelum kemerdekaan dan WNi non pribumi (Tionghoa) dan pribumi (asli) setelah kemerdekaan. Mungkin suatu hari perlu penafsiran baru UUD 1945 yang mengharuskan presiden harus orang Indonesia asli.
  3. Authoritarianisme : Personality as a Basis for Prejudice
    Suasana otoriter : kepribadian sebagai dasar prasangka. Suasana ototiter menimbulkan agresivitas dan pertentangan pada anggota-anggotanya, juga timbul apathi dan mencari kambing hitam (scape goat), ini menurut penelitian di bidang psikologis.
  4. Early Experience as a Basis for Prejudice. The Role of Social Learning
    Pengalaman awal sebagai dasar prasangka : peranan proses belajar sosial. Orang tua mengalami pengalaman pahit diteruskan kepada anak-anaknya secara turun temurun, prasangka yang diwariskan. (Baron & Byrne, 1984, h. 182-185)

USAHA-USAHA PENYELESAIAN MASALAH TIONGHOA

Secara psikologis untuk mengurangi adanya prasangka antar kelompok dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut, (Baron & Byrne, 1984 , h. 188-191).

1.    Breaking the Chain of Bigotry : On Learning not to hate
Menghancurkan rantai fanatisme golongan : belajar untuk tidak membenci
2.    Enhanced Intergroup Contact : On the prositive effects of acquantance
Memperbesar kontak antar kelompok : efek positif dari saling kenal mengenal

Menurut Charles A. Coppel dalam bukunya “ Indonesian Chinese in Crisis” (Junus Jahja, 1984, h. sampul belakang) ada empat cara penyelesaian “ masalah Tionghoa”:
1.    Siauw Giok Tjhan, Ketua Umum Baperki :
“ Bentuklah masyarakat sosialis Indonesia”
2.    Yap Thiam Hien, ex Wakil Ketua Baperki :
(yang kemudian mengundurkan diri dari Baperki dan menjadi tokoh LBH)
“ Hilangkan prasangka dan bela hak asasi manusia”
3.    K. Sindhunata, Kepala LPKB :
“ Berbaurlah dan WNI keturunan Tionghoa sebagai kelompok yang terpisah akan hilang”
4.    (Junus Jahja, Ketua Umum Yayasan Ukhuwah Islamiyah)
“ Dengan masuk Islam keturunan Tionghoa diterima sepenuhnya”
Sub 1)
Siauw beranggapan jurang-jurang yang terjadi dibidang ekonomi dan kesejahteraan adalah yang paling penting dalam menimbulkan prasangka anti Tionghoa. Siauw kurang setuju dengan cara-cara asimilasi dan dia menganjurkan integrasi serta mengharapkan keturunan Tionghoa menjadi suatu suku tersendiri sejajar dengan suku lain dalam kebhinekatunggalikaan Indonesia, walaupun suku tanpa wilayah.

Sub 2)
Yap lebih mengutamakan tertib hukum, demokrasi, dijunjung tingginya hak asasi manusia dan ditegaskannya doktrin tentang persamaan hak untuk semua warga negara Indonesia dengan tidak memperdulikan keturunan ras mereka.

Sub 3)
Sindhunata menganjurkan asmiliasi dan menolak gagasan integrasi yang dikemukakan oleh Siauw. Sindhunata beranggapan dari pada menciptakan suku Tionghoa tersendiri lebih baik orang-orang Tionghoa berbaur ke dalam suku-suku dimana mereka bertempat tinggal. Alasannya antara lain (Leo Suryadinata, 1986, h. 202):
Pertama, semua kaum minoritas etnis adalah pribumi; mereka mempunyai identitas daerah khusus tertentu, sedangkan kaum minoritas Tionghoa tersebar luas dan pada dasarnya merupakan “ kaum minoritas mengambang di perkotaan”
Kedua, berbeda dengan kaum minoritas pribumi, kaum minoritas Tionghoa dianggap mempunyai ikatan dengan kekuatan dari luar yang juga tanah tumpah darah mereka.
(seperti diketahui negara Tionghoa menganut sistem ius sanguinis atas dasar darah dalam kewarganegaraannya, berbeda dengan Indonesia yang sistemnya ius soli atas dasar tempat kelahiran, tapi masalah Dwi Kewarganegaraan telah diadakan penyelesaian antara RRC dan Indonesia )
Disamping itu Sindhunata menganjurkan penggantian nama-nama Tionghoa dengan nama-nama Indonesia yang kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia diberi kemudahannya pada tahun 1967.

Sub 4)
Junus Jahja sebagai penganjur asimilasi kemudian masuk Islam dan mengatakan : wahana yang paling efektif untuk “Integrasi nasional” adalah Islam.
Ki Hasan Wijaya (1989, h. 3, h. 11 dan h. 19), salah seorang tokoh Muslim Tionghoa dari Solo mengatakan :
Dengan mengingatkan Islam yang berarti selamat, pengislaman memang bisa diidentikkan dengan penyelamatan. Orang-orang “keturunan Tionghoa” yang masuk Islam, otomatis dengan mudah membaur bersama rakyat, sekaligus terputuslah afiliasitas kultural keTionghoaan, tidak lagi mengalami krisis identitas, yaitu “Tionghoa bukan, Indonesia pun belum”. Bukankah yang demikian itu merupakan penyelesaian krisis yang selayaknya disyukuri ? Sehingga denga berpalingnya golongan “ keturunan Tionghoa”  pada Islam, watak superioritas compleks otomatis akan terlebur dalam persaudaraan Islam, kecongkaan akan lenyap, malahan afiliasitas sosial kultur yang bersifat eksklusif bakal terputus selama-lamanya !
Sebab pada hakekatnya Islamisasi bagi keturunan Tionghoa adalah identik dengan pribumisasi, yang menjebol pengkotakan “ pri” dan “non pri” jua !
Sedangkan Djamaludin Ancok (Ahmad W. Pratiknya, 1986, h . 12-13) seorang psikolog dari UGM Yogyakarta yang istrinya seorang keturunan  Tionghoa mengatakan :
Di dalam program integrasi nasionali saya sudah sering kali diundang baik oleh pemerintah maupun oleh Bakom-PKB, untuk berbicara tentang pembauran. Ini adalah suatu hal yang amat penting bagi kita, oleh karena sifat masyarakat kita yang sangat majemuk. Oleh karenanya, masing-masing pihak dituntut untuk berpartisipasi di dalam meningkatkan integrasi nasional. Kebetulan salah satu cara yang dipakai oleh saudara-saudara kita dari kalangan Tionghoa ialah pembauran melalui agama, dan saya rasa hal ini cukup beralasan. Pembauran melalui agama ini, jika ditinjau dari teori-teori psikologi sosial dan teori integrasi mempunyai keuntungan yang paling besar, oleh karena dengan pendekatan ini terjadi proses pembauran total sifatnya. Kita lihat, apabila ada pembauran maka ada kesamaan kelompok minoritas dengan kelompok mayoritas. Makin banyak kesamaan yang ada, maka makin senang orang yang satu dengan yang lain. Sedangkan kalau kita lihat kesamaan yang paling besar, yang paling menyentuh hati, adalah kesamaan dalam iman. Apabila kita sama keimanan, kita tidak boleh lagi merasakan dia sebagai orang lain kecuali saudara kita.
Tapi Leo Suryadinata (1988, h.99) mengingatkan : Juga pantas dicatat bahwa kelompok itu (Junus Jahja cs) tidak benar-benar memperhatikan aspek ekonomi “ masalah Tionghoa”, yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan masuk Islam.
Juga gerakan dakwah boleh jadi disambut baik di daerah-daerah islam, namun di daerah-daeraj di mana Islam tidak merupakan agama utama (umpamanya di Minahasa dan Maluku), masuk Islamnya orang Tionghoa dapat menciptakan friksi dan harmoni. Tidak mengherankan bahwa gerakan dakwah lebih berpusat pada provinsi-provinsi dimana orang-orang Islam merupakan agama mayoritas.
(Catatan : Bagaimanapun Islam merupakan agama mayoritas diseluruh Indonesia, dengan masuk Islam, paling sedikit keturunan Tionghoa tidak lagi jadi “ double minority”)
Memang menurut Clammer (The Siauw Gaip, 1986, h.1) agama dapat menjadi salah satu mekanisme utama yang memberi batasan dan mempertahankan batas-batas etnis pada masyarakat Aisa Tenggara.
Dalam analisanya, Charles A. Coppel dalam bukunya “ The Chinese in Indonesia “ (Paulus, 1976, h.41) mengemukakan ada 6 pola aktivitas atau corak untuk mengatasi masalah Tionghoa :
1.    Sistem pemuka (The Traditional Officer System)
2.    Pola Nasionalis (The Nationalist Pattern)
3.    Pola Integritasionis (The Integrationist Pattern)
4.    Pola Asimilasionis (The Assimilationist Pattern)
5.    Pola Diasimilasi (The Assimilated Pattern)
6.    Pola Pengaruh Cukong (The Cukong Influence Pattern)

Wong Gungwu memberi komentar terhadap pola-pola Coppel ini (Ibid, h. 47) :
Dari keenam pola yang diajukan, yang pertamalah, jenis politik dengan sistem pemuka itu, mungkin merupakan yang terpenting sekali untuk situasi di Asia kita yang multi etnik. Hal tersebut telah berjalan berabad-abad lamanya sebagai sarana untuk mencapai stabilitas dan keamanan bagi golongan minoritas dan nampaknya hal tersebut masih juga berjalan terus. Setelah membandingkannya, pola-pola lainnya nampaknya mempunyai hubungan yang erat dengan stabilitas dan keamanan itu, atau terlampau mudah berubah, atau menggambarkan semacam pemecahan terakhir. Bila kedudukan “pihak integrasionis” bertahan, maka para pemimpinnya mungkin akan dijadikan semacam sistem pemuka. Bila pola “nasionalis” dapat tetap ada dan didomestikkan, para pemimpinnya juga akan dijadikan sistem pemuka.
Bila “ nasionalis” asing yang demikian itu tidak mau tunduk kepada sistem ini, mereka akan diganyang dan dikirimkan kembali ke RRC atau Taiwan atau ke mana saja dan pemecahannya selesailah sudah. Hal yang serupa pula, pola yang “ di asimilasi” juga final apabila benar-benar tidak ada lagi orang Tionghoa yang ketinggalan.
Pola “ Asimilasions” nampaknya sangat bersifat sementara, pelaku utamanya, harus bergerak mencapai tujuan terakhir “ diasimilasi” atau terkatung-takung menunggu lagi type baru dari pada sistem pemuka. Ini juga benar, karena cukong tersebut bila mereka tidak cepat-cepat menjadikan dirinya sendiri pemuka, tentunya akan merugikan nasib sendiri atau dipaksa untuk berasimilasi secara total agar dapat menyelamatkan uangnya dan nyawanya, kedua keadaan tadi merupakan kesudahan sepanjang mengenai “masalah Tionghoa”
Terakhir untuk mengatasi masalah Tionghoa kita kutip peringatan tegas dari Soepeno Sumardjo (1980, h. 121), yang menganggap RRC sebagai ancaman dari utara bagi Indonesia dan menakutkan Tionghoa perantauan digunakan sebagai alat politik oleh RRC:

  1. Dwi Kewarganegaraan bagi para Tionghoa perantauan sudah tidak ada
  2. Bagi yang tidak tersedia atau tidak memenuhi persyaratan kewarganegaraan Indonesia, diperlakukan sebagai warga negara asing dengan segala konsekuensinya
  3. Persyaratan untuk menjadi warga negara tidak hanya ditentukan domisili dari yang bersangkutan, tetapi juga domisili dari kelahiran nenek moyangnya
  4. Segera dilaksanakan wajib bela negara  bagi para warga negara
  5. Di dalam bidang sosial ekonomi perlu segera dilaksanakan sistem perekonomian Pancasila sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yaitu ekonomi gotong royong, sehingga perekonomian nasional dikuasai sepenuhya berada di tangan rakyat. Dengan demikian tidak memungkinkan perekonomian nasional dikuasai oleh segolongan minoritas, apalagi oleh orang-orang asing.

Dan sebagai penutup Leo Surydinata memberi komentar (1986, h. 206) :

Singkatnya, dibawah tekanan yang terus menerus dari nasionalisme Indonesia, sejumlah totok akan mendekati sifat peranakan dan sejumlah peranakan akan diindonesiakan. Namun proses tersebut berjalan lambat dan tidak sekali-kali otomatis. Walker Conner, dengan menunjukkan pada keadaan etnis pada umumnya, menyatakan bahwa “asimilasi bukanlah proses atau arah; kalau tidak selesai, proses itu bisa diputar kembali”.

Mengingat persepsi orang Indonesia dan tekanan terus menerus yang dijalankan mayoritas pribumi, nampaknya kaum minoritas Tionghoa sedang bergerak menuju asimilasi ke dalam penduduk asli. Gejala yang sebaliknya nampaknya tidak akan terjadi kalau tidak ada perubahan drastis di arena dalam negeri dan internasional. Namun untuk jangka pendek yang akan datang kaum minoritas Tionghoa belum akan lenyap.

**)Akademika Nomor 02 Tahun VIII, Maret 1990

Daftar Pustaka

  1. Ahmad W. Pratiknya (penyunting),  1986. Tak Semua Kakek Mei Lam, Tak Semua Pak Ogah. Laboratorium Da’wah Yogyakarta.ad
  2. Baron, R. A & D. Byrne, 1984. Social Psycology Understanding Human Interaction, Allyn & Bacon, Inc. Boston.
  3. Barth, F. (Ed), 1988. Terj. Nining L. Soesilo. Kelompok Etnik dan Batasannya : Penerbit Universitas Idn, UI-Press, Jakarta.
  4. Junus Jahja (Penyunting) 1984. Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa. Yayasan Ukhuwah Islamiyah, Jakarta.
  5. ___________, 1987. Ganti Nama. Yayasan Tunas Bangsa, Jakarta.
  6. Ki Hasan Widajaj, 1989. Panggilan Islam terhadap Keturunan Tionghoa di Indonesia. U.D. Mayasari, Surakarta.
  7. Leo Suryadinata, 1986. Terj : Wilandari Supardan. Dilema Minoritas Tionghoa. Grafiti Pers, Jakarta.
  8. __________, 1988. Terj : Dede Oetomo. Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia. PT. Gramedia, Jakarta
  9. Mely G. Tan (Ed). 1979. Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia. PT. Gramedia, Jakarta
  10. Nazaruddin Sjamsuddin. 1989. Integrasi Politik di Indonesia. PT. Gramedia, jakata
  11. Paulus, B.P. 1976. Masalah Tionghoa. PT. Karya Nusantara, Bandung
  12. Ridwan Saidi (Penyunting), 1988. “ Baba Biasa Menjadi Indonesier” Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran ,  Jakarta.
  13. Soepeno Seumardjo, 1980. Ancaman dari Utara. CV. Karyaka, Jakarta

The Siauw Giap, 1986. Muslim di Indonesia. Yayasan Ukhuwah Islamiyah, Jakarta