RANGKULLAH ORANG TIONGHOA ITU

Oleh : Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo

Kepada Yudi Pramuko SPI dari Salam, Dawam mengatakan, “jika kita ingin mengangkat golongan pribumi hendaknya mereka diberi peluang dalam mengembangkan profesi di berbagai perusahaan besar. Sebaliknya, golongan pribumi harus menyadari, jika hendak mengembangkan kemampuan ekonomi, janganlah memakai manuver-manuver politik seperti mengeksploitasi isu “rasialisme”, tegasnya.

Dalam kerangka ini. M. Dawam Rahardjo, Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) menawarkan resep pembauran Tionghoa di Indonesia, dari tataran ekonomi. Kepada Yudi Pramuko SPI dari SALAM, Dawam mengatakan, jika kita ingin mengangkat golongan pribumi hendaknya mereka diberi peluang dalam mengembangkan profesi di berbagai perusahaan besar. Sebaliknya, golongan pribumi harus menyadari, jika hendak mengembangkan kemampuan ekonomi, janganlah memakai manuver-manuver politik seperti mengeksploitasi isu “rasialisme”, tegasnya.

Memang ada sesuatu yang salah dalam perkembangan perekonomian kita. Itu saya akui. Titik tekan saya adalah supaya kesalahan itu bisa disadarilah, ingat Dawam.

 

Jika kita menggunakan  manuver politik, seperti mengangkat isu rasialisme, banyak kerugiannya. Selain bisa menimbulkan kerawanan politik, juga secara psikologis akan memperlemah diri sendiri. Jadi, cobalah kita berusaha menunjukkan saja bahwa pribumi memang memiliki kemampuan,  mempunyai jiwa kewirausahaan.

Yang jadi masalah, justru sikap-sikap berbagai bank. Misalnya, mereka punya mitos bahwa pengusaha non pri lebih mampu daripada pri. Sehingga dalam memberikan kredit, mereka lebih percaya kepada pengusaha non pri, daripadai pengusaha pribumi. Nah ini lebih memperparah keadaan.

Jadi, dalam bidang ini ada suatu bentuk rasialisme yang khusus, yang justru datang dari golongan pribumi sendiri (orang-orang bank, red). Yakni, rasialisme yang menguntungkan golongan Tionghoa, dan sekaligus merugikan pribumi.

Menurut kabar yang saya dengar, pengusaha non pri tidak segan-segan memberikan jasa (uang pelicin, red) di lingkungan orang dalam perbankan. Sedangkan pengusaha pribumi biasanya enggan untuk memberikan jasa semacam itu.

Mungkin, karena dorongan itulah, timbul bentuk rasialisme yang judtru dijalankan orang pribumi sendiri. Dalam arti, lebih banyak memberikan fasilitas kepada non pri. Hal ini tidak hanya di bank, tapi juga di pemerintah daerah.

Hal ini mungkin disebabkan adanya uang pelicin. Memang ini sulit dibuktikan. Tapi, kalau orang mau melakukan survey pasti akan memperoleh data-data itu, tegasnya.

Mengubah Kultur-Struktur

Jadi, timbulnya kesejajaran antara rasialisme dengan pengelompokan sosial ekonomi justru diperkuat sikap dari orang pribumi sendiri. Gejala itu disebut gejala rente ekonomi. Golongan pribumi hanya bisa memperoleh penghasilannya dari rente ekonomi. Pola ini saya kira harus diubah.

Dawam berpendapat, diskriminasi yang menguntungkan pribumi hanyalah mitos. Seolah pemerintah berpihak kepada golongan pribumi, atau memberikan fasilitas lebih banyak kepada pribumi. Semua itu tidak benar. Kenyataannya, fasilitas itu lebih banyak diberikan kepada non pribumi.

Berbagai mitos berkenaan dengan pengusaha Tionghoa harus dibongkar. Pengusaha Tionghoa memiliki modal sebenarnya mitos. Menurut Dawam, orang Tionghoa melakukan usaha dengan modal dari bank, bukan uang mereka sendiri.

Mungkin modal mereka sedikit. Kita juga melihat mitos bahwa pengusaha Tionghoa dapat dipercaya. Padahal, fakta menunjukkan di televisi “pengusaha-pengusaha” dari golongan non pribumi itulah yang menggelapkan uang negara. Nah, mitos ini juga harus diberantas, ujarnya.

Banyak cara bagi bangkitnya pengusaha pribumi. Menurut Dawam, yang pertama, melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, kerjasama dengan perusahaan besar, dengan mengandalkan diri pada profesionalitas. Mulai saja dari sini, tegasnya.

Kedua, melalui profesionalisasi. Orang pribumi dengan bekal pendidikan yang mereka peroleh dari bangku universitas, memasuki berbagai perusahaan besar. Dan, menciptakan sistem manajemen yang lebih independen, yang bisa membatasi hak-hak para pemilik modal. Dengan cara itu, kelak terjadi proses transformasi (perubahan bentuk, red) dari dalam.

Jadi, jalan yang bisa ditempuh ialah mengubah kultur dan struktur dari perusahaan. Termasuk, misalnya sistem permodalan dan lain sebagainya, ujarnya.

Kerjasama

Dalam dakwah, kita harus melakukan pendekatan yang lebih baik kepada Tionghoa. Menurut Dawam, janganlah selalu memusuhi orang Tionghoa. Tapi, secara aktif positif kita mengajak mereka kerjasama, seperti yang dilakukan Muhammadiyah. Begitu juga yang dilakukan NU dengan BPRnya. Itu bagus dan kongkrit menurut saya, ujarnya.

Memusuhi Tionghoa sungguh keliru. Karena ada dasar-dasarnya juga mengapa mereka maju. Secara historis, golongan Tionghoa lebih dulu mendapatkan peluang bergerak di perdagangan. Sistem perdagangan dan tata niaga mereka kuasai sehingga dapat maju lebuh dulu.

Dan, kita jangan menghambat perkembangan ekonomi orang Tionghoa. Sebab, akan merugikan secara nasional, seperti pernah dikemukakan oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Menurut Dawam, Syafruddin itu anti rasialisme. Dialah yang sangat menentang rasialisme. Karena, menurut Syafruddin, modal Tionghoa itu diperlukan. Masalahnya, adalah bagaimana modal itu benar-benar dimanfaatkan, untuk kepentingan ansional secara keseluruhan. Dan jangan dipergunakan untuk membina kekuatan kelompok, misalnya kelompok Tionghoa itu sendiri.

Jadi, dewasa ini ada polarisasi antara Islam-Kristen, antara pribumi non pribumi dan golongan ekonomi lemah-golongan ekonomi kuat.

Ekonomi sekarang berperan memimpin. Ekonomilah yang menentukan. Jika ekonomi sudah dikuasai, ujarnya, bidang lain akan dikuasai. Karena itu, yang perlu dilenyapkan adalah dominasi di bidang ekonomi itu, tandasnya.

SALAM, No. 18 Th. V, 8-14 Dzumadil 'ula 1412 H