WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA

Oleh : K. Sindhunatha, SH

Ketua BAKOM-PKB Pusat 1977-1997

Pemrasaran dalam Seminar “ Islam dan Pembauran Nasional” Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 6 – 7 Mei 1986

I.    Aspek Nation Indonesia

A. Konsep Nation Indonesia

Sumpah Pemuda tahun 1928 pada hakekatnya merupakan Proklamasi Eksistensi Kebangsaan Indonesia sebagai suatu Nation yang modern yang didasarkan atas :

  • Keinginan untuk bersatu
  • Persamaan watak karena digembleng oleh persamaan nasib
  • Cinta pada Tanah Air Indonesia

Dasar-dasar Kebangsaan Indonesia modern itu telah dijelaskan oleh Alm. Bung Karno proklamator di muka sidang paripurna PPKI dan diterima dengan aklamasi sebagai dasar pengertian sila ke 3 Persatuan Indonesia dari Pancasila kita. Secara negatif hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia tidak merupakan suatu bangsa yang diikat oleh persamaan ras, persamaan kebudayaan maupun persamaan  agama.

Konsepsi kebangsaan Indonesia tersebut merupakan suatu hasil perkembangan pemikiran yang wajar yang didasarkan atas pengalaman-pengalaman konkrit serta pemikiran-pemikiran yang matang berdasarkan suatu visi atau wawasan nusantara.

 

Pengalaman nyata antara lain ialah bahwa Sumpah Pemuda 1928 diucapkan oleh pemuda/pemudi Indonesia yang datang dan berasal dari seluruh pelosok tanah air, beraneka suku bangsa termasuk pemuda-pemuda keturunan asing, penganut beraneka ragam dan kepercayaan dengan latar belakang kebudayaan yang beraneka ragam pula. Kemudian perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan RI juga diikuti oleh pemuda/pemudi dari aneka suku bangsa, termasuk orang-orang keturunan asing (Tionghoa, Arab, Belanda). Semuanya juga terwakili dalam PPKI dan KNIP yang kemudian menjelma menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama.

Legitimasi historis ini kemudian juga menjadi landasan kebijaksanaan pokok yang menjiwai Maklumat Pemerintah Oktober 1945 yang antara lain mengatakan bahwa pemerintah akan menjadikan seluruh golongan Indo-Eropa dan Indo-Asia patriot-patriot yang sejati sehingga keluarlah UU No, 3/1946 tentang Kewarganegaraan RI yang didasarkan atas prinsip ius soli dan bukan ius sanguinus. Prinsip-prinsip ini secara konsisten  dianut sampai penandatanganan perjanjian dwi kewarganegaraan RI-RRC 1955 kemudian disusul oleh UU Kewarganegaraan RI Tahun 1958 yang memakai prinsip campuran antara ius sanguinis dan ius soli.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 telah mengilhami para peserta dan penandatangan Piagam Assilimasi 15 Januari 1961 untuk mencanangkan prinsip Pembauran Bangsa sebagai satu-satunya jalan keluar memecahkan masalah minoritas keturunan asing dalam tubuh bangsa Indonesia. Oleh karena Pembauran Bangsa atau assimilasi merupakan suatu proses sosial kultural yang paling logis dan konsisten dengan konsepsi nation Indonesia yang menjadi dasar pengertian para pendiri republik kita ini.

Pada saat-saat permulaan orde baru dapat kita saksikan pula keluarnya beberapa produk hukum yang sangat penting dan strategis oleh MPRS dan Pemerintah yaitu :

  1. Resolusi MPRS No. III/ RES/ MPRS/ 1966 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa
  2. Keputusan Presidium Kabinet No, 127/KEP/12/1966 tentang Ganti Nama
  3. Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 tentang Catatan Sipil
  4. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Tionghoa
  5. Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera tentang masalah Tionghoa No. 8E-06/Pres/Kab.6/1967 tanggal 28 Juni 1067
  6. Undang-undang No. 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwi kewarganegaraan
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 240 tahun 1969 tentang kebijaksanaan pokok yang menyangkut warga negara Indonesia keturunan asing

Kemudian juga perlu kita baca kembali Sambutan Menteri Dalam Negeri Basuki Rachmat tanggal 16 Desember 1967 pada waktu Serah Terima LPKB yang berisi pedoman yang sangat jelas tentang masalah pembinaan warga negara Indonesia keturunan asing dalam rangka cita-cita Sumpah Pemuda antara lain dikatakan:

“ hal-hal yang perlu kita amankan ialah misalnya, agar jangan sampai warga negara keturunan asing menjadi alat politik negara asing/ leluhurnya dengan mempertinggi ketahanan dan kesadaran politik mereka, sehingga betul-betul bertindak dan berlaku sebagai patriot Indonesia orde baru.

Untuk mencapai ini kita harus mengadakan garis batas yang tegas antara warga negara Indonesia dan orang asing dan ganti nama adalah salah satu cara, makanya perlu diintensifkan.

Selanjutnya harus disusun suatu program penerangan yang amat intensif dan sistematis dengan tema-tema:

  1. Memberikan kondisi politik kepada masyarakat WNI keturunan asing
  2. Ditanamkan pengertian dan kesadaran perlunya kemampuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan untuk membantu program-program rehabilitasi stabilitasi ekonomi
  3. Menyerukan kepada pimpinan dan anggota-anggota organisasi yang masih bersifat ekslusif rasial, tradisi dan lain-lain untuk mengadakan usaha-usaha yang serius kearah de ekslusifikasi  dengan memakai  mass media pers, radio, dan TV

Penerangan-penerangan ini harus disusul dengan instruksi-instruksi dan kalau perlu instruksi-instruksi ini ditingkatkan  menjadi peraturan.

Hal-hal yang masih dalam pemikiran adalah misalnya : bagaimana caranya mencegah dijadikannya agama/ kepercayaan sebagai cultural affinity terhadap negara leluhur tanpa melanggar hak-hak azazi manusia/ prinsip-prinsip Pancasila”.

Produk hukum serta pedoman pengarahan yang diberikan kepada kita oleh pemerintah Orde baru antara tahun 1967 dan 1969 itu jelas dan tegas menyatakan tiga hal pokok:

a.   Antara warga negara Indonesia keturunan asing dan warga negara asing harus diadakan  garis pemisah yang tegas
b. - Warga negara asing harus diperlakukan secara wajar dan sesuai norma-norma sopan santun internasional.
  - Izin masuk untuk menetap bagi warga negara Tionghoa pendatang baru dihentikan kecuali bagi anggota Korp Diplomatik dan Konsuler beserta keluarga serta tenaga-tenaga ahli beserta keluarganya.
  - Warga negara Tionghoa yang sudah menetap lama dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia.
  - Usaha serta kekayaan mereka adalah kekayaan nasional yang harus dikerahkan dan dibina serta dimanfaatkan
  - Anak-anak mereka harus dididik di sekolah-sekolah nasional dengan penyebaran sedemikian rupa sehingga disetiap sekolah  jumlahnya tak boleh lebih dari 50% dari seluruh jumlah murid yang ada
c. - Warga negara Indonesia keturunan asing adalah bangsa Indonesia yang sama kedudukan, hak dan kewajibannya dengan bangsa Indonesia lainnya
  - Pembinaan warga negara keturunan asing dijalankan dengan melalui proses asimilasi terutama untuk mencegah terjadinya kehidupan ekslusif rasial
  - Perbedaan perlakuan antara warga negara Indonesia keturunan asing dan warga negara Indonesia asli ditiadakan dan tidak dibenarkan

Salah satu konsekuensi logis yang masih terlupakan hingga kini ialah merubah Undang-undang kewarganegaraan RI No. 62/1958 untuk disesuaikan dengan isi semangat dan jiwa UUD 1945.

B.    Piagam Asimilasi 1961 Bandungan

“ Asimilasi atau pembauran merupakan proses penyatu gabungan golongan-golongan yang mempunyai sikap mental, adat kebiasaan dan pernyataan-pernyataan kebudayaan  yang berbeda-beda menjadi satu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna, yaitu yang dalam hal ini dinamakan bangsa (nation) Indonesia”

Secara negatif artinya  kebulatan sosiologis itu tidak mungkin harmonis kalau tidak terdapat keseimbangan dan tak mungkin bermakna tanpa tumbuhnya kesatuan tata nilai.

Proses pembauran secara wajar dan alamiah akan berjalan melalui tahap-tahap adaptasi integrasi dan identifikasi sehingga generasi bangsa Indonesia yang akan datang sudah akan menjadi produk nation Indonesia modern yang tidak lagi menggunakan tolok ukur ras, suku, asal usul keturunan, agama dan kebudayaan untuk menilai baik buruknya seseorang.

Tugas kita semua adalah menghilangkan semua faktor-faktor penghambat dan menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendorong agar proses pembauran akan berjalan makin lancar di segala bidang kehidupan bangsa demi kepentingan ketananan nasional kita.

II. Keperluan Sikap Politik Dunia Ilmu Pengetahuan Nasional

1. Masalah pembauran warga negara Indonesia etnis Tionghoa berada dalam kerangka wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara Indonesia dan harus bisa kita pisahkan dari masalah “ Tionghoa”
2.

Selama masalah pembauran etnis Tionghoa dipelajari sebagai sebagian dari masalah Tionghoa, proses pembauran itu akan berjalan tersendat-sendat dikarenakan persepsi yang keliru yang akan dimiliki oleh pemerintah, aparatur para pejabat-pejabat eksekutif dan pemimpin-pemimpin masyarakat.

Dunia ilmu pengetahuan nasional dan internasional secara sadar atau tidak masih terjermus di dalam persepsi yang sama yang pada hakekatnya merupakan warisan dari suatu wawasan kolonial yang masih didasarkan atas suatu keadaan masa lampau dimana seluruh wiayah Asia Tenggara merupakan jajahan-jajahan dari negara-negara di Eropa dan Amerika (kecuali Thailand)

3. Sejak wilayah asia tenggara menjelma menjadi  negara-negara merdeka maka masalah utama yang dihadapi adalah masalah nation building yaitu pemantapan identitas kebangsaan dan membina persatuan dan kesatuan bangsa. Meneruskan suatu persepsi yang ditimbulkan oleh suatu wawasan kolonial dengan menonjolkan masalah Tionghoa sebagai suatu problem di negara-negara asia tenggara akan menghambat usaha-usaha nation building negara-negara di asia tenggara dan sebaliknya akan terus menerus membina suatu wawasan yang keliru dan sudah tidak relevan.
4. Merupakan suatu tugas utama bagi dunia ilmu pengetahuan nasional yang didukung oleh suatu politik nasional secara timbal balik untuk menyebar luaskan wawasan kebangsaan Indonesia secara terus menerus melalui kebijaksanaan yang konkrit dan konsisten di seluruh bidang kehidupan negara dan bangsa.
5. Wawasan kebangsaan Indonesia merupakan suatu produk pemikiran dan kesadaran yang sangat mendalam dari pendiri-pendiri Republik kita sejak Gerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda sampai Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 yang menemukan rumusan akhirnya di dalam Pancasila, UUD 1945 dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
6. Pembauran bangsa, termasuk didalamnya golongan etnis Tionghoanya merupakan suatu proses dinamisasi pertumbuhan yang alamiah yang didorong oleh modernisasi sistem transportasi dan komuniasi kita. Faktor-faktor penghambatnya terletak pada persepsi dan prasangka-prasangka yang makin lama makin berkurang asal pemerintah, aparatur s serta pejabat-pejaba eksekutifnya bersama pemimpin-pemimpin sosial dan kemasyarakatan secara konkrit dan konsisten menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tepat.
7. Pembauran bangsa tidak akan mengurangi makna Bhinneka Tunggal Ika. Hanya spektrum Kebhinnekaan akan mengalami perubahan-perubahan secara dinamis dan kualitas bangsa akan semakin meningkat sedangkan tata nilai akan makin menyatu dan memperkuat proses persatuan dan kesatuan bangsa.

III.    Pembauran sebagai suatu strategi nasional

Pembauran nasional merupakan suatu upaya strategis untuk meningkatkan Kesatuan dan Persatuan  Nasional dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional. Pembauran nasional mencakup sekaligus kelompok-kelompok suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di dalamnya kelompok-kelompok/ orang perseorangan yang masih diidentifikasikan sebagai ‘keturunan asing’. Kesemuanya memiliki dimensi spasial maupun genetik yang sukar dibeda-bedakan.

IV.    Peranan agama sebagai faktor sentral kehidupan masyarakat Pancasila

Dalam rangka Pancasila, kehidupan beragama merupakan suatu faktor sentral yang seharusnya bisa memainkan peranan penting dalam proses pembauran nasional oleh karena semua agama mengajarkan prinsip persamaan dan persaudaraan antara sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia seyogyanya dapat diharapkan mengambil peranan yang bermakna dalam mengembangkan pembauran secara wajar dan alami.

V.    Pembauran nasional merupakan suatu upaya untuk memperkuat kehidupan ekonomi nasional

Keberhasilan politik pembauran nasional yang dijalankan secara konsisten oleh semua  pihak merupakan salah satu jaminan perkembangan kehidupan ekonomi secara merata dan lebih mantap. Tak dapat dipungkiri bahwa kelompok-kelompok/orang perorangan yang masih diidentifikasikan sebagai keturunan asing khususnya Tionghoa memiliki sifat-sifat dan kemampuan-kemampuan tertentu yang mendukung kemampuannya untuk berdagang dan berusaha dalam pelbagai bidang. Sifat-sifat dan kemampuan-kemampuan yang lebih ini melalui suatu proses pembauran yang alami akan bisa ‘ditularkan’ kepada saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air yang kurang memilikinya. Sebaliknya rasa kebangsaan, patriotisme yang tinggi yang munkin masih kurang tebal dipihak yang satu bisa ‘ditularkan’ pula oleh pihak lainnya.

Yogyakarta, 6 Mei 1986