APAKAH KERUSUHAN ANTI-TIONGHOA AKAN MELEDAK LAGI

I. Wibowo, SJ *

 

Sangat mungkin, demikian kira-kira ramalan dari Amy Chua. Dalam bukunya yang amat laris dan sekaligus kontroversial World of Fire, How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability, terbitan Doubleday, 2003 profesor dari Yale University ini mengatakan bahwa dimana ada sekelompok minoritas etnis yang mendominasi pasar dan sekaligus ada system politik yang menganut demokrasi, bisa diramalkan akan terjadi serangan terhadap kelompok minoritas. Bagaimana mungkin ? Sistem pasar yang dipakai untuk mengorganisasi ekonomi tidak dapat dikombinasikan dengan system demokrasi untuk mengorganisasi politik.

Tesis ini sungguh menggemparkan. Sementara itu, banyak orang berpendapat bahwa kerusuhan terjadi karena kelompok minoritas tidak terintegrasi dengan kelompok mayoritas. Tekanannya ada pada minoritas-mayoritas. Kalau sebuah kelompok minoritas tetap minoritas, itu bisa membahayakan si kelompok minoritas.

 

Menurut Amy Chua, masalahnya bukan pada membaur atau tidak membaur. Kelompok minoritas Tionghoa adalah kelompok yang diberinya istilah market dominant minorities, yakni kelompok minoritas yang kaya-raya yang memperolehnya berkat system ekonomi pasar. System pasar pada zaman ini sudah menjadi semacam dogma yang tidak boleh dilanggar. Akan tetapi, justru system yang dipuji-puji inilah yang melahirkan sekelompok kecil yang kebetulan adalah kelompok minoritas etnis yang memiliki kekayaan menonjol.

Rasa iri hati dari pihak kelompok mayoritas sangat dapat dimengerti. Bagaimana dapat menyalurkan kemarahan ini ? Lewat proses demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kemenangan kelompok mayoritas dijamin ketika berhadapan dengan kelompok minoritas. Maka, tidak mengherankan justru ketika proses demokratisasi dimulai, dimulai juga serangan terhadap kelompok market dominant minorities. Kemenangan kelompok mayoritas dalam pemilu memberi legitimasi untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang membatasi, bahkan memangkas hak-hak dari kelompok market dominant minorities.

Kasus yang paling pertama di sebut adalah kasus di Zimbahwe, sebuah Negara di Afrika.

Hal yang serupa terjadi di Rusia. Selama lebih dari 70 yahun Negara ini berada di bawah cengkeraman rezim oppressive komunis. Ketika sistem ekonomi pasar dan sistem demokrasi diterapkan di Rusia segera sesudah Uni Soviet dinyatakan bubar, ekonomi Rusia segera dikuasi oleh pelaku bisnis berkebangsaan Yahudi. Bahkan dikenal ada tujuh oligarch atau konglomerat yang semuanya adalah orang Yahudi. Mereka ini kini menguasai perekonomian Rusia pasca komunisme. Sedemikian mencolok kekayaan yang mereka raup selama sepuluh tahun terakhir sehingga muncullah rasa tidak senang hingga rasa benci terhadap orang Yahudi pada umumnya.

Di Venezuela, sebuah Negara di Amerika Latin, hal yang sama terulang. Kelompok minoritas kulit putih yang disebut mantuanos menguasai ekonomi dan politik.

Dimana-mana di seluruh dunia hampir selalu ada market dominant minorities. Di Asia Tenggara, etnis Tionghoa dicatat sebagai kelompok yang semacam itu, termasuk di Indonesia sendiri. Angka statistic yang sering dikutip adalah, tiga persen etnis Tionghoa menguasai 70 persen ekonomi Indonesia. Lepas dari kebenaran angka statistic itu, sesungguhnya ada “ kesan” bahwa kelompok etnis Tionghoa Indonesia lebih kaya dan lebih makmur dibandingkan dengan kelompok etnis lain di Indonesia.

Brasil, yang sering dikagumi karena racial democracy, diam-diam juga memendam persoalan market dominant minorities. Kecuali masalah latifundia tadi, kelompok kulit putih di Brasil yang berjumlah kecil menguasi semua kekuasaan kunci bidang politik maupun ekonomi. Semua pekerjaan yang bergengsi dan berpenghasilan tinggi di bidang bisnis, politik dan universitas ada di tangan minoritas kulit putih. Mayoritas penduduk diujung lain, hidup dalam kemiskinan, rumah-rumah kumuh, mengerjakan pekerjaan kasar, berpenyakitan, dan sebagainya. Kelompok mayoritas kulit hitam lama tidak bereaksi, sampai pada suatu hari sebuah kelompok music Racionais melemparkan slogan “ 4 P “ yang terdiri atas poder para o povo preto (kekuasaan bagi orang kulit hitam).

Di Kenya, kelompok orang India menguasai industry dan korporasi besar, hotel dan bank. Konon, tidak satu orang Afrika pun, termasuk suku Kikuyu yang dianggap paling sukses, yang ada di wilayah yang amat gemerlap dengan uang itu. Mereka biasa disebut “ Aslans” jumlahnya kurang dari 2 persen dari penduduk, tetapi mereka hidup pada tingkat kemakmuran yang jauh melampaui orang hitam Kenya. Mereka diberitakan hidup dalam sebuah lingkungan tersendiri di wilayah yang paling mewah di Nairobi, menunggangi mobil mewah yang disopiri orang hitam Kenya.

Globalisasi dalam arti pasar bebas, perdagangan bebas, memang menimbulkan semacam eksklusivisme, yaitu bahwa hanya segelintir orang saja yang mampu memanfaatkannya. Mereka ini sebenarnya bukan pemalas, mereka mempunyai kemampuan untuk terjun dalam persaiangan local maupun global. Tepat kalau mereka dikatakan market dominant minorities karena sekelompok kecil ini saja yang siap dan mampu terjun dalam pusaran globalisasi. Mayoritas memang tertinggal dalam seluruh gerak globalisasi yang begitu kencangnya.

Persoalannya adalah, globalisasi ekonomi dicampur dengan demokrasi. Dalam contoh-contoh yang dikemukakan, konflik etnis minoritas dan etnis mayoritas muncul setelah runtuhnya rezim otoriter atau totaliter. Konflik yang menjurus kepada pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan, dan sebagainya meledak begitu muncul politisi-politisi yang membakar emosi massa rakyat dengan pidato-pidato anti kelompok minoritas. Adalah sah-saha saja menggalang pendukung dengan menyentuh isu paling sensitive. Akan tetapi, kampanye cara ini justru akan menjerumuskan seluruh bangsa dalam bencana dahsyat.

Atau pemimpin-pemimpin yang dipilih secara demokratis, lewat pemilu, tidak bisa melaksanakan janji-janjinya untuk “ melindungi yang mayoritas”. Mereka ini ingin membayar utang budi mereka secara kontan. Tanpa basa-basi mereka langsung melabrak kelompok minoritas yang tak punya kekuatan melawan violence. Jadilah “Dunia dalam Kobaran Api”, sebagaimana ditegaskan dalam judul buku Amy Chua.

Pada waktu yang sama, Amerika Serikat juga mengkampanyekan pasar bebas dan perdagangan bebas lewat WTO, IMF, dan World Bank, liga organisasi internasional yang dikendalikannya. Pasar bebas dan demokrasi dipandang sebagai resep manjur menuju kepada kebahagiaan.

Amy Chua justru menyanggah kebenaran ini. “ Adding democracy to markets has been a recipe for instability, upheaval and ethnic conflagration” (halaman 124).

Kiranya agak tegas dikatakan bahwa Chua tidak anti pasar bebas dan tidak anti demokrasi. Yang ia coba perlihatkan adalah kenyataan bahwa penggandengan secara serentak sistem pasar bebas dan demokrasi tidak serta merta merupakan panacea untuk masalah manusia. Untuk menegaskan lagi pendiriannya ini, Chua menyediakan dua bab khusus tentang Timur Tengah dan dunia global. Pergolakan di Timur tengah, termasuk terorisme menurut dia juga diakibatkan oleh market dominant minority Israel di tengah mayoritas masyarakat Arab Islam yang kalah maju di bidang ekonomi. Di tingkat global, kebencian terhadap polah Amerika Serikat juga karena sebagai market dominant monirity Amerika Serikat telah melecehkan mayoritas dunia. Dalam dua kasus yang tidak berbasis Negara ini, Chua mencoba memperlihatkan bahwa juga di tingkat regional dan global bertemunya sistem pasar dan demokrasi menghasilkan konflik.

Buku Amy Chua ini memang provokatif dan sekaligus controversial. Tesisnya sederhana, tetapi memukau. Tak pernah ada orang berpikir kearah yang ia pikirkan. Ia keluar dari paradigm yang dipunyai kebanyakan orang, dan melompat masuk ke paradigma lain yang sebenarnya telah diakrabi oleh banyak orang. Samuel Huntington yang menulis The Clash of Civilizations mesti merasa iri karena Amy Chua mampu secara lebih elegan menerangkan konflik-konflik yang melanda dunia. Paradigma kultur dianggap tak mampu menjelaskan api yang berkobar di segala penjuru dunia dan memang paradigma kultur justru akan makin menyulut kobaran api.

Kini, ketika orang begitu menggebu-gebu bicara tentang globalisasi, pasar bebas, digabung dengan demokrasi, professor hukum dari Yale University ini malah memberi peringatan keras, yang muncul dalam anak judul : How Exporting Free Markets Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability. Hati-hatilah kalau menawarkan obat manjur. Dua obat manjur dicampur menjadi satu, siapa tahu malah membuat pasien mati.

Pertanyaan kritis saya cuma : mengapa pihak mayoritas mempertahankan sistem ekonomi pasar kalau diketahui bahwa sistem itu merugikan dirinya ? Sebaliknya, mengapa pihak minoritas setuju dengan sistem demokrasi walaupun sistem itu tidak menguntungkannya ? Kalau pertanyaan ini terjawab, barangkali makin tuntas pembicaraan tentang nasib dan masa depan dua penemuan manusia modern itu.

 

1. I. Wibowo SJ, Kepala Centre for Chinese Studies Dosen Luar Biasa pada program studi Chienes
2. Seorang rohaniawan Katolik Dosen Luar Biasa pada program studi China, Universitas Indonesia Sumber Harian Kompas.