KE ARAH INTEGRASI NASIONAL : SEBUAH PENGANTAR*

Prof. Usman Pelly, Ph.D
Antropolog, Unimed

Judul yang diangkat oleh saudara Sunano pada buku ini, mengingatkan saya pada tahun-tahun 1966-1970, sewaktu saya menjadi salah seorang ketua PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) di Sumatera Utara. Ketika itu, kesibukan saya sebagai Ketua Presidium KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) Sumatera Utara yang masih merangkap sebagai Ketua Umum Badko HMI Sumatera Bagian Utara, tidak hanya menghadapi pemberontakan G30S dan antek-anteknya, termasuk CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia) di universitas-universitas, Pemuda Rakyat di kota-kota, BTI (Barisan Tani Indonesia) dan SARBUPRI di desa dan perkebunan, serta SOBSI di berbagai industri dan pelabuhan laut, tetapi juga bagaimana menyelamatkan anggota PITI dari huru-hara yang ditujukan kepada masyarakat etnis Tionghoa. Sering juga kami meminta agar orang Tionghoa-Muslim menggantungkan sajadah di pintu agar orang segera dapat mengetahui bahwa yang punya rumah adalah Tionghoa-Muslim.

 

Memang, setiap pergantian kekuasaan (exchange power) di Indonesia, masyarakat etnis Tionghoa selalu dijadikan sasaran kerusuhan dan amukan massa, terlepas apakah masalahnya relevan atau tidak. Bahkan, saudara Sunano dalam buku ini secara maraton telah membeberkan dari berbagai peristiwa sejarah Nusantara, sejak zaman kolonial, termasuk pergantian penjajahan Belanda ke Inggris dan kemudian dari Inggris ke Belanda (1816) sampai kepada tragedi pendudukan Jepang (1942), kelompok etnis Tionghoa selalu tidak absen menjadi sasaran amuk massa. Kemudian berlanjut pula pada waktu bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya dari Belanda (1945) dan pergantian kekuasaan (intern) yang berlanjut dari satu rezim ke rezim berikutnya, dari orde lama ke orde baru, dan akhirnya ke Orde Reformasi.

Kita masih ingat peristiwa “ Mei Kelabu” (1998) di Jakarta, saat-saat kejatuhan kekuasaan Presiden Soeharto. Peristiwa seperti itu juga terjadi di Medan, Surabaya, Makasar, dan Bandung. Sasaran yang dijadikan kambing hitam pada pergantian kekuasaan ini memang tidak hanya kelompok Tionghoa, tetapi juga beberapa kelompok lain. Namun, tidak sedahsyat dan sekejam terhadap masyarakat etnis Tionghoa, tidak hanya perampokan dan pembakaran harta, tetapi sampai pemerkosaan. Deretan peristiwa sejarah ini menunjukkan betapa rentannya posisi etnis Tionghoa dalam setiap pertukaran atau pergantian kekuasaan yang selalu muncul dalam sejarah bangsa kita (Mackie, 1976). Banyak konglomerat keturunan Tionghoa yang memindahkan kantor pusatnya dari Indonesia ke Singapura.

Berbagai analisis para pakar telah melakukan kajian penyebab kelompok etnis Tionghoa selalu dijadikan sasaran amuk yang “ bloody” (berdarah-darah), yang muncul dari setiap peristiwa pergantian kekuasaan (Pelly, 2014). Tetapi, sangat sedikit argumen yang menukik untuk mendapatkan alternatif konsep atau gagasan yang bisa dijadikan terapi yang dapat ditawarkan baik kepada masyarakat Tionghoa sendiri atau kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia, guna mengatasi atau mengakhiri permusuhan tersebut. Buku Saudara Sunano ini, alhamdulillah, akhirnya telah dapat secara jernih berbicara terhadap kemungkinan agar bangsa Indonesia segera menetapkan terapi yang tepat bersama PITI untuk mengakhiri tragedi etnis Tionghoa yang telah dipaparkan secara historis.

KE ARAH INTEGRASI NASIONAL : SEBUAH PENGANTAR*

Prof. Usman Pelly, Ph.D
Antropolog, Unimed

Judul yang diangkat oleh saudara Sunano pada buku ini, mengingatkan saya pada tahun-tahun 1966-1970, sewaktu saya menjadi salah seorang ketua PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) di Sumatera Utara. Ketika itu, kesibukan saya sebagai Ketua Presidium KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) Sumatera Utara yang masih merangkap sebagai Ketua Umum Badko HMI Sumatera Bagian Utara, tidak hanya menghadapi pemberontakan G30S dan antek-anteknya, termasuk CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia) di universitas-universitas, Pemuda Rakyat di kota-kota, BTI (Barisan Tani Indonesia) dan SARBUPRI di desa dan perkebunan, serta SOBSI di berbagai industri dan pelabuhan laut, tetapi juga bagaimana menyelamatkan anggota PITI dari huru-hara yang ditujukan kepada masyarakat etnis Tionghoa. Sering juga kami meminta agar orang Tionghoa-Muslim menggantungkan sajadah di pintu agar orang segera dapat mengetahui bahwa yang punya rumah adalah Tionghoa-Muslim.

 

Memang, setiap pergantian kekuasaan (exchange power) di Indonesia, masyarakat etnis Tionghoa selalu dijadikan sasaran kerusuhan dan amukan massa, terlepas apakah masalahnya relevan atau tidak. Bahkan, saudara Sunano dalam buku ini secara maraton telah membeberkan dari berbagai peristiwa sejarah Nusantara, sejak zaman kolonial, termasuk pergantian penjajahan Belanda ke Inggris dan kemudian dari Inggris ke Belanda (1816) sampai kepada tragedi pendudukan Jepang (1942), kelompok etnis Tionghoa selalu tidak absen menjadi sasaran amuk massa. Kemudian berlanjut pula pada waktu bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya dari Belanda (1945) dan pergantian kekuasaan (intern) yang berlanjut dari satu rezim ke rezim berikutnya, dari orde lama ke orde baru, dan akhirnya ke Orde Reformasi.

Kita masih ingat peristiwa “ Mei Kelabu” (1998) di Jakarta, saat-saat kejatuhan kekuasaan Presiden Soeharto. Peristiwa seperti itu juga terjadi di Medan, Surabaya, Makasar, dan Bandung. Sasaran yang dijadikan kambing hitam pada pergantian kekuasaan ini memang tidak hanya kelompok Tionghoa, tetapi juga beberapa kelompok lain. Namun, tidak sedahsyat dan sekejam terhadap masyarakat etnis Tionghoa, tidak hanya perampokan dan pembakaran harta, tetapi sampai pemerkosaan. Deretan peristiwa sejarah ini menunjukkan betapa rentannya posisi etnis Tionghoa dalam setiap pertukaran atau pergantian kekuasaan yang selalu muncul dalam sejarah bangsa kita (Mackie, 1976). Banyak konglomerat keturunan Tionghoa yang memindahkan kantor pusatnya dari Indonesia ke Singapura.

Berbagai analisis para pakar telah melakukan kajian penyebab kelompok etnis Tionghoa selalu dijadikan sasaran amuk yang “ bloody” (berdarah-darah), yang muncul dari setiap peristiwa pergantian kekuasaan (Pelly, 2014). Tetapi, sangat sedikit argumen yang menukik untuk mendapatkan alternatif konsep atau gagasan yang bisa dijadikan terapi yang dapat ditawarkan baik kepada masyarakat Tionghoa sendiri atau kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia, guna mengatasi atau mengakhiri permusuhan tersebut. Buku Saudara Sunano ini, alhamdulillah, akhirnya telah dapat secara jernih berbicara terhadap kemungkinan agar bangsa Indonesia segera menetapkan terapi yang tepat bersama PITI untuk mengakhiri tragedi etnis Tionghoa yang telah dipaparkan secara historis.

Halaman 2

 

Tiga Alternatif

Sejauh uraian historis yang telah dipaparkan Saudara Sunano, dalam buku ini, dapat ditarik tiga alternative yang dapat ditawarkan kepada pembaca.

Alternative pertama, “ exchange of technology” (pertukaran teknologi) antara masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat Indonesia (pribumi). Contoh yang paling relevan adalah penemuan Saudara Sapto Utomo (Prof. Sayogio) dari IPB Bogor. Dalam penelitian disertasi beliau, Prof. Sayogio menemukan yang terjadi antara transmigran Jawa dan masyarakat Lampung. Transmigran Jawa adalah transmigran sawah, yang mengelola tanah-tanah pertanian untuk menghasilkan padi dan beras. Sedang orang Lampung adalah petani tanaman keras, seperti kopi, lada, atau cengkeh. Mereka (masyarakat Lampung) membeli beras untuk dimakan sehari-hari, sementara orang Jawa tidak mengetahui cara menanam tanaman keras yang banyak diekspor, seperti kopi dan lada itu. Tingkat kemakmuran orang Lampung rata-rata lebih baik dibanding transmigran Jawa. Orang Lampung merasa kehadiran orang Jawa di daerahnya sebagai pelengkap (completion) dalam kehidupan mereka, bukan sebagai pesaing (competitor). Karena itu, kedua kelompok ini saling membutuhkan.

Apa yang terjadi kemudian? Orang Jawa belajar dari orang Lampung bagaimana menanam tanaman keras, sedang orang Lampung belajar dari orang Jawa bagaimana mengelola padi sawah. Sapto Utomo menjelaskan bagaimana kedua kelompok ini saling memerlukan dan membutuhkan, karena itu terjadilah “exchange of technology” (pertukaran teknologi pertanian) (Pelly, 2016). Orang Lampung mengajarkan teknologi menanam tanaman keras, sedang orang Jawa memberi contoh teknologi bercocok tanam padi sawah, sehingga kedua kelompok masyarakat itu saling membutuhkan serta dapat hidup rukun dan damai.

Berbeda dengan yang terjadi di Lampung, di Aceh pada masa-masa akhir kekuasaan Orde Baru Soeharto, sekitar 35.000 orang transmigran Jawa berlarian ke Sumatera Utara, dan terpaksa ditampung di berbagai lokasi di sekitar Medan dan beberapa kota lain (Pelly, 2006). Masalahnya orang Aceh mengamuk dan mengusir seluruh transmigran dari daerahnya. Jauh sebelumnya, kami bersama Dr. Taufik Abdullah dan Sultan Hamengku Buwono ke X, diutus oleh Seminar Nasional Pengembangan Jiwa Merantau di kalangan kelompok etnis Jawa, untuk menemui Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan Ir. Siswono Yudohusodo (1995), untuk meminta agar transmigrasi yang akan di kirim ke Aceh ditukar dari transmigrasi padi sawah ke transmigrasi industry dan ditempatkan di pinggiran kota, agar orang Aceh dapat menerima transmigran tersebut sebagai komplementer bukan sebagai competitor, karena orang Aceh adalah petani padi sawah dan tidak menekuni bidang industry. Tetapi, dalam pertemuan dengan Menteri Siswono tersebut, beliau tidak dapat mengabulkan usul kami karena menurutnya proyek transmigrasi padi sawah ke Aceh menjelang jatuhnya rezim Soeharto tersebut sudah dipersiapkan sampai pada tahap pemberangkatan. Maka, peristiwa tragis yang terjadi terhadap transmigrasi dari Aceh tersebut adalah akibat dari perencaaan yang tidak memiliki wawasan sosiologis dan antropoligis sama sekali.

Dalam contoh lain, dapat disimak pula, yakni yang terjadi di Thailand, antara imigran Tionghoa dengan penduduk asli Thai. Orang Thai tidak berdagang, mereka adalah petani penanam padi. Kalaupun ada yang berdagang, mereka hanyalah orang Thai yang perempuan. Memang, ada pengaruh agama Hindu (Mahayana) yang kuat di kalangan orang Thai yang menganggap bahwa pekerjaan berdagang itu dilakukan oleh kasta Sudra, sedang bertani adalah kasta yang lebih tinggi setingkat, yaitu weisa. Pengaruh budaya agama Hindu ditemukan juga di kalangan orang Jawa. Istilah perdagangan yang berasal dari kata “ dagang” artinya (dalam bahasa Jawa) pendatang. Orang Jawa adalah petani berkasta weisa, sedang pedagang adalah kasta yang lebih rendah, sudra. Sebab itu, dapat dipahami, SI (Sarekat Dagang Islam) muncul di kalangan orang Jawa Pesisir yang beragama Islam (seperti Cirebon, Pekalongan, Demak, Tuban, dan Gresik), baru kemudian merambat ke pedalaman. Dalam kaitan itu, Antrololog William G. Skinner (1960), pernah mempertanyakan mengapa orang Tionghoa yang bermigrasi ke Thailand telah menjadi orang Thai, sedang orang Tionghoa di Jawa yang telah berdiam berabad-abad tetap menjadi orang Tionghoa. Keterangan berikut barangkali dapat menjelaskan.

Kedatangan orang Tionghoa ke Thailand yang mengisi lapangan kerja perdagangan telah membantu untuk memperdagangkan beras yang dihasilkan oleh orang Thai, terutama ke luar negeri. Masyarakat Thai merasa “beruntung” dengan kehadiran orang Tionghoa. Kemudian, Raja Thailand sendiri mempercayakan orang-orang Tionghoa untuk mengutip pajak. Kehadiran orang Tionghoa sebagai pedagang dan pengutip pajak ini telah melengkapi kehidupan masyarakat Thai. Hanya dalam beberapa decade saja orang-orang Tionghoa terserap sepenuhnya ke dalam masyarakat Thai. Sekarang, orang-orang Tionghoa menggunakan marga dan nama Thai. Berbicara dalam bahasa Thai, dan menganggap diri mereka adalah warga Thailand (Pelly, 1994).

Bagaimana konsep “exchange of technology” ini dapat diterapkan antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Indonesia (pribumi)? Memang pertanyaan William G. Skinner (1960) telah menggugah permasalahan yang dipertanyakan sendiri, seperti yang diungkapkan tadi. Ternyata dia sendiri yang kemudian menemukan jawabannya. Orang-orang Tionghoa menganggap orang Jawa tidak sederajat dengan mereka, karena orang Jawa, disamping banyak yang tidak berpendidikan, juga dianggap mereka terbelakang, apalagi orang Jawa adalah jajahan Belanda.

Halaman 3

 

Kesenjangan social ini adalah strategi politik “buffer” Belanda semasa kolonial. Pemerintah Belanda ingin agar ada buffer (penyekat) antara kelas ekonomi elit dengan pribumi. Belanda menempatkan etnis Tionghoa sebagai pedagang kelas menengah serta berfungsi sebagai buffer (penyekat). Ini merupakan salah satu sebab kelompok-kelompok etnis yang memiliki “preference” di bidang dagang sangat marah kepada kelompok etnis Tionghoa. Orang-orang Aceh, Minangkabau, atau Bugis serta sebagian besar kelompok masyarakat Jawa pesisir utara pulau Jawa, umpamanya yang melihat perniagaan (saudagar) sebagai profesi kehidupan yang mulia (preferential occupation). Mereka tidak senang melihat kelompok etnis Tionghoa yang didorong dan difasilitasi oleh Belanda untuk menghempang mereka untuk maju di bidang perdagangan. Anehnya, setelah kemerdekaan banyak pejabat Negara Indonesia yang terus ingin melanggengkan politik buffer yang merupakan bibit munculnya KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) demi kepentingan pribadi atau kelompok. Sikap inilah yang banyak menimbulkan kedongkolan dan dendam, tetapi sasaran kemarahan itu dilampiaskan bukan kepada pemerintah yang berkuasa, melainkan kepada kelompok etnis Tionghoa (Pelly, 2007; Coppel, 1983).

Orientasi akulturasi, pada prinsipnya, selalu ditujukan kepada kelompok yang dianggap lebih superior (unggul). Seperti di Thailand, pusat orientasi akulturasi kelompok etnis Tionghoa langsung kepada kelompok etnis Thai. Oleh karena itu, dalam segala hal, orang Tionghoa di Indonesia lebih banyak berorientasi kepada orang Tionghoa dan Belanda daripada ke orang Jawa atau Indonesia lainnya. Factor kedua, menurut Skinner, adalah agama Islam, yang dianggap sangat berbeda dari agama Konghucu atau Buddha. Factor agama juga sangat melekat dengan kedudukan politis orang Jawa sebagai bangsa jajahan. Oleh karena itu, orang Tionghoa lebih cepat terserap menjadi orang Thai daripada orang Jawa atau kelompok etnis pribumi lainnya. Sekarang, orang Indonesia telah merdeka dan bukan rakyat jajahan lagi, begitu juga pendidikan telah berkembang, tidak hanya sampai pendidikan dasar dan menengah, telah banyak yang berpendidikan tinggi dan menguasai teknologi canggih.

Sekarang, bentuk teknologi apa yang dapat dipertukarkan antara kelompok etnis Tionghoa, yang sampai sekarang ini terkonsentrasi di bidang ekonomi-perdagangan dan industri, dengan masyarakat Indonesia (pribumi) yang masih terkonsentrasi sebagian besar sebagai petani gurem ?Apa yang akan diandalkan lagi oleh kelompok masyarakat Indonesia (pribumi) sehingga terjadi exchange of technology, seperti transmigrasi Jawa dengan masyarakat Lampung atau seperti dalam kasus orang Tionghoa dengan masyarakat Thai beberapa abad yang lalu ? Memang , kasus masyarakat Thai (konsentrasi sebagai petani) hampir sama dengan masyarakat Jawa (pedalaman) di zaman colonial, tetapi waktu itu orang Jawa masih dilihat sebagai orang jajahan (tidak memiliki kemerdekaan). Kita harus mendapatkan kelebihan yang diperlukan orang Tionghoa yang memperkuat bidang ekonomi-perdagangan-industri yang diperlukan mereka. Penguasaan bidang pertanian, seperti beberapa abad yang lalu, tidak mungkin lagi diandalkan, begitu juga kolaborasi dalam perusahaan ala “Ali baba” tidak layak lagi menjadi modus Vivendi (alternative solusi). Apakah bidang perkebunan dengan industry hilir yang menghasilkan produk manufaktur dapat dijadikan sebagai wadah exchange of technology, atau tetap memonopoli bidang politik, keamanan, masih perlu dikaji lagi.

Alternative kedua, akulturasi dalam agama Islam. Buku Saudara Sunano yang anda baca mengajukan alternative akulturasi dalam bidang agama Islam. Orang-orang Tionghoa dianjurkan masuk Islam dan bergabung dalam PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau Perhimpunan Iman Tauhid Islam). Agama Islam dijadikan sebagai factor kohesi (perekat) yang berfungsi sebagai peredam terhadap kejutan budaya (cultural shock), karena perbedaan kultur, strata social, dan ras. Prinsip-prinsip dalam agama Islam, seperti “ semua umat Islam bersaudara” tanpa memandang ras, asal usul, dan kekayaannya, akan menghilangkan rasa sungkan untuk bergaul dan bersatu dalam kesatuan jamaah atau ranah pemukiman. Keserasian social antara masyarakat Tionghoa dan Indonesia (pribumi) akan terjalin karena persaudaraan dalam iman dan Islam. Akulturasi antara kedua kelompok masyarakat akan mudah berproses saling memberi dan menerima unsur-unsur (traits) budaya masing-masing. Apalagi kalau mereka tinggal dalam wilayah bersama, tidak dalam pemukiman segregatif, seperti kampung pecinan. Keterikatan terhadap tempat hidup bersama, baik secara fisik atau emosional, menyebabkan komunitas mempunyai kepribadian kelompok yang kuat. Apalagi kalau masjid dan madrasah dijadikan rallying point tempat bertemu dan bermufakat, sehingga terjalin persenyawaan unsur-unsur budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai agama Islam.

Saudara Sunano begitu panjang lebar menguraikan alternative kedua ini sebagai wadah integrasi yang paling ideal bagi masyarakat Tionghoa ke dalam pangkuan masyarakat Indonesia. Memang, dalam sejarah pergerakan PITI yang dipimpin oleh Bapak M. Junus Jahja, sebagai salah satu ketua PB PITI di Jakarta, mereka berseberangan dengan Baperki yang dipimpin oleh Bapak Siauw Giok Tjhan. PITI menginginkan “integrasi” dengan masyarakat Indonesia bumi putra melalui agama Islam sebagai kohesi (perekat), sedang Baperki ingin agar kelompok etnis Tionghoa terintegrasi ke dalam masyarakat Indonesia, tetapi dengan syarat agar mereka diakui sebagai sebuah kelompok etnis tersendiri sama dan sederajat dengan kelompok etnis lainnya, seperti Jawa, Sunda, Aceh, Bugis atau Minangkabau.

“Masuk Islam masuk Melayu” adalah dua ungkapan yang menurut Antropolog Judith Nagata (1994) diucapkan dalam satu tarikan napas (once breath), adalan bentuk akulturasi budaya Islam pada zaman Kesultanan Melayu di Sumatera Timur dan Malaysia pada masa kolonial. Kelompok etnis apa saja, apabila mereka telah masuk Islam maka menjadi Melayu. Kelompok budaya Melayu tidak seperti kelompok etnis Jawa, Aceh atau Bugis yang menghitung keanggotaannya dari segi darah (genetic), baik patrilineal, matrilineal atau parental adalah kelompok budaya yang dipersatukan oleh budaya, terutama bahasa, tatakrama, adat resam dan agama.

Halaman 4

 

Dalam konggres Melayunologi di Tanjung Pinang (1976) disepakati ciri-ciri (traits) budaya masyarakat Melayu adalah (1) beragama Islam, (2) adat resam Melayu, (3) berbahasa Melayu, (4) tinggal di kawasan Melayu dan (5) mengaku Melayu (Pelly, 2005). Pengakuan bahwa dia adalah Melayu, seperti ditemukan Nagata (1970) dalam kelompok etnis Lou (Vietnam) penting karena yang bersangkutanlah yang paling tahu siapa mereka. Orang yang berasal dari kelompok etnis Mandailing, Toba, Karo, Dairi, Simalungun, Tionghoa, India dan Arab yang hadir dalam Konggres Melayunologi itu menyetujui secara aklamasi ciri-ciri Melayu (Pelly, 2005).

Orang-orang yang telah mengaku Melayu itu hidup dan bermasyarakat sebagai orang Melayu. Kesultanan Melayu memberikan hal dan kewajiban mereka sebagai orang Melayu, mereka berhak mendapat tanah adat (ulayat), seperti menggarap tanah jaluran, hutan dan mengelola lahan pertanian. Mereka mengembangkan pendidikan dan peribadatan, banyak masjid-masjid dan madrasah mereka yang dibiayai oleh Sultan. Orang-orang pedalaman, seperti di Kalimantan Barat, apabila mereka masuk Islam, mereka telah merasa menjadi Melayu dan tidak lagi berkenan disebut orang Dayak.

Ini adalah alternatif yang dapat diterapkan dalam bentuk kekinian antara orang-orang dari kelompok etnis Tionghoa yang masuk Islam dalam rangka akulturasi yang ingin berintegrasi dan menjadi bangsa Indonesia. Modus akulturasi melalui agama Islam, dapat dilihat contohnya seperti di Timur Tengah, dari Jazirah Arab dan pesisir utara Afrika, dari Sudan sampai ke Maroko, mereka terdiri atas Islam dan bahasa Arab serta mengaku sebagai bangsa Arab. Inilah identitas utama kesatuan mereka.

Alternatif ketiga. Stratifikasi rasis yang hendak ditegakkan oleh Baperki untuk masyarakat kelompok etnis Tionghoa telah mendapat tantangan PITI, tetapi ide Baperki ini sebelum 1965 didukung oleh PKI dan kelompok kiri lainnya (lihat “ intisari” Star weekly, 1964). Pemerintah Tiongkok sendiri memberi dukungan, karena setiap orang keturunan Tionghoa yang berada di mana saja (Chineses eoverseas) secara otomatis adalah warga Tiongkok. Sekiranya konsep ini menjadi kenyataan, maka kelompok etnis Tionghoa akan menggantikan kedudukan Belanda di Indonesia. Dewasa ini, memang secara tidak resmi, mereka telah berperann seperti kelompok etnis yang superior dan mampu mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam kebijakan politik dan kenegaraan, terutama untuk melindungi bisnis mereka. Dari segi historis, memang kelompok etnis Tionghoa telah dijadikan orang kedua oleh pemerintah colonial, terutama dalam bidang bisnis dan perekonomian, agar bangsa Indonesia (pribumi) dapat dihempang, tidak berdampingan dengan orang-orang Eropa yang berada di strata puncak (elit). Kedudukan sebagai “buffer” (peyangga), tetap mereka pelihara walaupun penguasa negeri ini telah berubah. Superioritas di bidang ekonomi perdagangan dan industry ini menyebabkan mereka enggan untuk berintegrasi dengan bangsa Indonesia (pribumi). Seperti yang telah digariskan oleh pemerintah Tiongkok “ ambilah yang besar dan tinggalkan yang kecil”, telah mereka terjemahkan dengan mendirikan konglomerasi di bidang bisnis, sehingga kelompok pribumi hanya dapat bergerak sebagai pengecer di bidang perdagangan (Brahm, 2002). Karena itu, sulit bagi mereka untuk berintregasi dengan bangsa Indonesia. Apalagi sejak zaman colonial telah tertanam anggapan bahwa orang Islam (muslim) identik dengan kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan, sehingga orang Tionghoa yang masuk Islam (muslim) disejajarkan dengan kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Pandangan negative ini hendak dilestarikan berketurunan sampai sekarang ini, walaupun Belanda telah hengkang dari Indonesia.

uku ini sangat berharga, terutama bagi warga PITI. Bagaimana meletakkan posisi PITI agar tetap menjadi pionir integrasi bangsa Indonesia dalam mozaik, dan dapat menjelaskan bahwa kedudukan orang Tionghoa seperti sekarang ini akan sulit menghindarkan diri dari “amok” massa yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Masyarakat Tionghoa telah dipersepsikan sebagai “biang kerok” dari segala permasalahan, ketidaksenangan ini meledak ketika terjadi pertukaran atau pergeseran kekuasaan. Kecuali, kalau kelompok etnis Tionghoa telah sepenuhnya menguasai kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia, tidak hanya di bidang ekonomi dan perdagangan.

Medan, 25 Maret 2016

* Kata pengantar Buku Muslim Tionghoa di Yogyakarta karya Sunano

Kepustakaan

  1. Brahm, Laurence, J. 2002. Abad di depan kita, China’s Century (Abadnya Tiongkok). Batam Center : Interaksara.
  2. Coppel, A. Charles. 1983. “ Indonesia Chinese in Crisis”, dalam the Chinese in Indonesia. Honolulu : University oh Hawaii Press.
  3. Jahja, M. Junus, “ Intisari”. Star Weekly. Jakarta, 17 Mei 1960.
  4. Mackie J.A. C and Charles A. Coppel. 1976, “ Anti China Out Break in Indonesia, 1959-1968”, dalam Chinese in Indonesia. Honolulu : University of Hawaii Press.
  5. ………, “ What is a Malay?” Situasional Selection of Etnicity, in a Plural Society”. American Ethnologist. 1, 1964, pp. 331-344.
  6. Nagata, Judith. “ Who is a Loe”. MAN. Vol 17, no. 1, Maret 1982.
  7. Pelly, Usman. “ Masalah Asmilasi Keturunan Cina: Sebuah Gugatan Sosio Kultural”. Jurnal CSIS, 1994.
  8. ……….., 2004. “ Pri and Non Pri Student in Assmilated School : An Assimilated Policy The Suharto Period”, in Chinese Indonesia State Policy, Leo Suryadinata (ed). Singapore : Eastern University Press.
  9. ……….., “ Menelusuri Dunia Melayu dalam Lintasan Sejarah Sosial”, Makalah pada acara Silaturahmi Serumpun Tokoh Melayu, DKI Jakarta, Hotel Arya Duta, Jakarta, 18 Maret 2005.
  10. ……….., 2006, “ Ketersingkiran Sosial : Nasib Pengungsi Transmigrasi dari Aceh ke Sumatera Utara”, dalam Sejarah dan Dialog Peradaban (Persembahan 70 tahun Prof. Dr. Taufik Abdullah). Jakarta : LIPI Press.
  11. ……….., “ Suksesi Berdarah-darah”. Waspada, Rabu 29 Oktober 2014.
  12. ……….., 2015. “ Pola Ideal Integrasi Tionghoa”, dalam Etnicity Buku I, Medan : Casa Mesra Publisher.