PEKAN BUDAYA TIONGHOA YOGYAKARTA (PBTY) XII

 



 


Panitia melaporkan kesiapan pelaksanaan PBTY kepada Gubernur DIY di Kepatihan Yogyakarta.

 

Sabtu  4 Februari  2017, Hj. Lie Sioe Fen Ketua Umum PITI DIY sekaligus Ketua Pelaksana PBTY 2017 bersama Ketua Takmir Masjid  Muttaqin Beringharjo Yogyakarta.

 

Selengkapnya: pbty

KE ARAH INTEGRASI NASIONAL : SEBUAH PENGANTAR*

Prof. Usman Pelly, Ph.D
Antropolog, Unimed

Judul yang diangkat oleh saudara Sunano pada buku ini, mengingatkan saya pada tahun-tahun 1966-1970, sewaktu saya menjadi salah seorang ketua PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) di Sumatera Utara. Ketika itu, kesibukan saya sebagai Ketua Presidium KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) Sumatera Utara yang masih merangkap sebagai Ketua Umum Badko HMI Sumatera Bagian Utara, tidak hanya menghadapi pemberontakan G30S dan antek-anteknya, termasuk CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia) di universitas-universitas, Pemuda Rakyat di kota-kota, BTI (Barisan Tani Indonesia) dan SARBUPRI di desa dan perkebunan, serta SOBSI di berbagai industri dan pelabuhan laut, tetapi juga bagaimana menyelamatkan anggota PITI dari huru-hara yang ditujukan kepada masyarakat etnis Tionghoa. Sering juga kami meminta agar orang Tionghoa-Muslim menggantungkan sajadah di pintu agar orang segera dapat mengetahui bahwa yang punya rumah adalah Tionghoa-Muslim.

Selengkapnya: KE ARAH INTEGRASI NASIONAL

MUNGKINKAH TERULANG LAGI

Salahuddin Wahid

 

 

Dua belas tahun berlalu sejak tragedi Mei 1998, salah satu strategi kelam yang pernah menimpa kita. Total ada 1.338 orang tewas dan 92 wanita Tionghoa mengaku diperkosa walaupun sampai hari ini masih disangkali negara.

Warga yang tidak mengalami mungkin sudah banyak yang melupakan peristiwa keji itu. Akan tetapi, bagi korban dan keluarganya hal itu akan tetap ada dalam ingatan walau ada yang bisa memaafkan. Apalagi, perjuangan keluarga korban untuk memperoleh keadilan tidak mendapat perhatian memadai dari pemerintah.

Kita pun sudah melupakan siapa yang harus bertanggung jawab dan apa penyebab timbulnya kerusuhan itu. Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justicia kasus tersebut pada 2003 dan menyerahkan laporan ke DPR dan Kejaksaan Agung. Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada langkah tindak lanjut apapun.

Selengkapnya: MUNGKINKAH TERULANG LAGI